Ingrid Minta Pemerintah Serius Tangani Masalah Polusi Udara

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ingrid Kansil langsung membuat gerakan moral bebas polusi udara. Instrumen yang ia lakukan dengan menanam pohon, membagikan bibit tanaman, dan memberi edukasi ke warga.

Ingrid menilai, Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting menjaga lingkungan terbebas dari polusi udara.

"Karena itu saya membuat gerakan moral, berupa tanam pohon, pembagian bibit, dan mengedukasi masyarakat," ujarnya ditulis Jumat (1/9/2023)

Ingrid bersama kader Partai Demokrat, tokoh masyarakat Kota Depok, dan warga Kelurahan Ratu Jaya menanam sejumlah pohon, serta membagikan tempat sampah.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) ini juga membagikan 500 tanaman sensivera di sekitar Jalan Pancoran Mas sebagai simbol udara yang sehat. Mengingat, tanaman ini dapat menyaring polutan negatif di udara.

"Sudah lima hari terakhir, Kota Depok menjadi kota dengan polusi paling buruk berdasarkan data dari IQAir," kata wanita yang juga Calon Legislatif DPR RI Dapil Jabar VI (Depok dan Bekasi) ini.

Menurutnya, salah satu cara menjaga udara tetap normal dengan memilih kendaraan yang ramah lingkungan. Seperti transportasi umum khususnya berbasis listrik, bersepeda, bahkan berjalan kaki. Dengan begitu, emisi gas buang kendaraan bisa ditekan.

"Jika terpaksa menggunakan kendaraan pribadi, masyarakat harus memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan optimal. Pastikan kendaraan berada dalam kondisi baik dan rutin diperiksa agar emisi gas buangnya tetap rendah," pesan Ingrid.

Selain itu, masyarakat juga harus meninggalkan kebiasaan lama, yakni membakar sampah. Sebab, aktivitas ini dapat menghasilkan polutan berbahaya.

Untuk Pemerintah, Ingird meminta Kabinet Indonesia Maju segera menangani persoalan ini dengan serius. Caranya, dengan menerbitkan regulasi terkait emisi polutan udara dan perlindungan lingkungan.

Termasuk aturan untuk industri, kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan sektor lain yang berkontribusi terhadap polusi udara.

"Pemerintah wajib mengawasi dan melaksanakan penegakan hukum dari regulasi yang telah terbentuk. Pemerintah harus memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat, pengembang, maupun pihak terkait mau menaati peraturan dan kebijakan yang ada," pinta Ingrid.

Selain dalam bentuk regulasi, Ingrid menilai Pemerintah harus menggalakkan edukasi ke publik tentang dampak polusi udara. Baik dengan turun langsung ke lapangan maupun melalui berbagai media.

"Yang tak kalah pentingnya, Pemerintah perlu mendorong inovasi dan kolaborasi bersama negara lain guna bertukar informasi dan solusi penanganan masalah polusi udara," pungkasnya.