REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini lebih senang melakukan cawe-cawe atau ikutan dalam kontestasi politik menuju 2024. Jokowi pun mengaku akan terus melakukan cawe-cawenya tersebut.
Ditengah asik cawe-cawe, tampaknya orang nomer satu di Republik ini sedikit melupakan urusan perut rakyat. Yap, urusan perut rakyat ini tak jauh dari beras, tapi tahu tidak harga beras saat ini melesat ke level tertingginya dan mencapai rekor paling mahal di negara ini.
Kondisi ini pun menjadi sorotan Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira Adhinegara, dia bilang pemerintah lambat dalam memitigasi kenaikan harga beras yang berlarut-larut.
"Jadi masalah beras ini ada semacam mitigasi yang lambat dilakukan pemerintah, terutama kementerian yang berkaitan dengan pangan karena sibuk kampanye," kata Bhima saat dihubungi Suara.com Jumat (1/9/2023).
Padahal kata Bhima, sinyal kenaikan harga beras ini sudah bisa diprediksi sejak lama, pertama karena adanya El Nino atau musim kemarau yang panjang, kedua karena adanya proteksi dagang yang dilakukan sejumlah negara sehingga mengganggu jalur distribusi pangan global.
"Sementara sudah ada sinyal dari El Nino yang bisa berpengaruh terhadap produktivitas tanaman pangan, kemudian juga sudah ada indikasi sejak lama proteksi dagang, sekarang India dan sebelumnya Ukraina ada banyak negara yang sedang melakukan pengamanan pasokan pangannya," paparanya.
Sementara itu kata dia Indonesia masih terlihat santai dalam menghadapi dua ancaman tersebut, sehingga saat ini harga beras melambung tinggi hingga mencapai level tertinggi.
"Indonesia masih terlalu santai dalam mengatasi permasalahan disektor pangan termasuk soal stabilisasi harga," katanya.
Selain itu Bhima juga menuding bahw apemerintah tidk belajar dari kasus yang pernah terjadi di 2022 soal kelangkaan minyak goreng hingga menyebabkan harganya melambung tinggi.
"Kita tidak juga belajar pada 2022 pada waktu itu ada CPO ada masalah minyak goreng, seharusnya pemerintah belajar banyak dari kasus fluktuasi harga pangan yang liar dan jangan terjadi pada beras," katanya.
Padahal kata dia urusan beras di Indonesia ini tidak semata-mata urusan pangan masyarakat. Beras juga menentukan pasang surut kekuasaan politik.
"Jadi di tahun politik ini kalau pengen naik elektabilitasnya maka urusan pangan ini menjadi urusan yang prioritas utama termasuk dari segi anggaran," celetuknya.
Selain itu dirinya juga mengingatkan kepada Presiden Jokowi agar urusan perut rakyat adalah yang utama sehingga menteri-menteri di bagian pangan dan ekonomi yang terafiliasi dengan partai politik itu harus fokus bekerja.
"Kalau engga ganti dengan menteri yang profesional," katanya.
Sebelumnya data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi harga beras melesat sangat tinggi pada Agustus 2023, bahkan tingkatnya melampaui level inflasi yang tercatat sudah tinggi pada Juni 2012.
TERPOPULER