Kurangi Impor, Wapres Ingin Produsen Baja Penuhi Kebutuhan Pembangunan Dalam Negeri

Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meresmikan pabrik baja milik PT Lautan Baja Indonesia di Kawasan industri Balaraja, Serang. Menurut Wapres, kebutuhan baja di dalam negeri cukup tinggi, sejalan pembangunan dalam negeri cukup tinggi.

Oleh karena itu, kapasitas produksi baja dalam negeri harus terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Jangan sampai kebutuhan yang besar ini dipenuhi dari impor," ujar Wapres dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/9/2023).

Wapres menyebut, kebutuhan baja nasional kekinian terus meningkat hingga lebih dari 40 persen. Sehubungan dengan hal tersebut, Wapres pun menekankan beberapa hal terkait upaya peningkatan kemandirian industri baja nasional.

"Pertama, terapkan secara tegas dan konsisten Tingkat Kandungan Dalam Negeri dan wajib Standar Nasional Indonesia untuk produk baja, dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kemandirian industri dalam negeri," imbuh Wapres.

Ia menilai, ketegasan ini semakin diperlukan mengingat Pemerintah sangat intensif mengakselerasi berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN, dan program kendaraan listrik.

Kedua, Wapres menyoroti tingkat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan industri baja. Pada tahun 2022, industri baja menyumbang sekitar 7 persen dari emisi gas rumah kaca global. Wapres pun meminta agar para pelaku industri baja turut mengaplikasikan konsep industri hijau sebagai upaya melestarikan lingkungan dan sumber daya berkelanjutan.

"Untuk menuju Emisi Nol Bersih di tahun 2060 atau lebih cepat, saya minta industri baja nasional menjadi bagian integral dari ekonomi sirkular, yang melaksanakan konsep industri hijau, di mana proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, serta memanfaatkan sampah sebagai energi alternatif," kata dia.

Di sisi lain, Wapres juga meminta agar industri baja berupaya meningkatkan keterlibatan UMKM. Wapres memaparkan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini keterlibatan sektor UMKM pada rantai pasok industri hanya sekitar 7 persen. Angka ini masih jauh tertinggal dari beberapa negara ASEAN.

"Sebagai salah satu industri yang memiliki efek berganda, industri baja nasional saya minta untuk menyediakan program dan insentif untuk memajukan UMKM, dan mendukung UMKM untuk dapat masuk ke rantai pasok industri," pungka dia.