Jokowi Wanti-wanti Ancaman Indonesia Dijajah Barang Impor Murah e-Commerce

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan agar Indonesia tidak terjerat dalam bentuk kolonialisme modern akibat ketergantungan terhadap barang-barang impor murah yang dijual di platform e-Commerce.

Presiden Jokowi menyoroti sejumlah barang impor yang dijual dengan harga yang sangat rendah di e-Commerce, termasuk baju seharga Rp5.000. Baju-baju ini merupakan hasil dari strategi "predatory pricing" yang membutuhkan kewaspadaan.

Beliau menekankan pentingnya untuk tidak terbuai dalam hitungan bulan, untuk menghindari bentuk penjajahan modern atau kolonialisme ekonomi. Beliau menyebutkan bahwa jika harga barang sudah naik menjadi Rp500 juta setelah memasuki pasar, maka situasinya akan sulit diperbaiki. Karena ketergantungan telah terbentuk.

"Jangan sampai kita terlena dalam hitungan bulan, enggak mau saya kena penjajah modern, jangan juga kita mau kena kolonialisme modern itu, terjajah ekonomi. Mungkin awal-awal masih Rp5.000, begitu sudah masuk beli ini baru dinaikkan Rp500 juta mau apa? Karena sudah ketergantungan di situ," kata Jokowi, saat memberikan pengarahan kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Presiden menyampaikan bahwa 123 juta orang di Indonesia telah menjadi pengguna aktif aplikasi e-Commerce dengan pembelian yang signifikan. Namun, beliau memperingatkan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen dalam perdagangan digital ini. Terutama jika 90 persen dari barang yang dijual merupakan barang impor, bukan produk lokal dari UMKM.

Jokowi menekankan bahwa beberapa pihak telah mulai menguasai data dan perilaku konsumen melalui metode "predatory pricing" ini. Oleh karena itu, Presiden berharap warga Indonesia dapat menjadi produsen yang menjual produk-produk hasil produksi sendiri di platform e-Commerce, bahkan mampu menembus pasar ekspor ke negara-negara Asia Tenggara.

Selain itu, Presiden juga menyoroti perlunya melindungi kedaulatan digital melalui regulasi yang dapat mempertahankan kepentingan dalam negeri, termasuk data, informasi, dan akses pasar. Beliau menegaskan bahwa hal ini juga dapat berkaitan dengan aspek politik.

"Jaga betul namanya aset digital kita. Jaga betul data, informasi, akses pasar semuanya. Nanti bisa menyangkut politik," kata Jokowi, dikutip dari Antara.