Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong para kepala daerah untuk memperkuat produksi pangan guna menekan inflasi, khususnya merealisasikan target produksi beras sebanyak 35 juta ton pada musim panen yang akan datang. Target tersebut mengalami peningkatan dari target sebelumnya yang hanya 31 juta ton.
Hal ini dilakukan dalam menyambut Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2023.
Plt. Menteri Pertanian (Mentan), Arief Prasetyo Adi mengatakan, sejatinya setiap daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadirkan kecukupan beras. Karena itu, ia berjanji akan memberikan reward atau hadiah khusus bagi daerah yang mampu memproduksi beras secara tinggi, sehingga melalui cara ini Indonesia memiliki pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.
"Kementerian Pertanian akan memberikan reward untuk saudara-saudara kita dinas pertanian di seluruh Indonesia yang mampu memproduksi beras cukup banyak," ujarnya, saat menggelar Hari Pangan Sedunia bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Pusat Kementan, Senin (16/10/2023).
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Arief meminta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal PSP dan BPPSDMP untuk saling bersinergi dengan unit eselon I lainya dalam menyediakan benih unggul, ketersediaan pupuk hingga kesiapan penyuluh. Bahkan bersinergi dengan Kementerian Perdagangan untuk menggerakan elemen di daerah, termasuk penyuluh.
"Tolong nomor telepon semua penyuluh diserahkan kepada Pak Tito (Mendagri) untuk membantu siapapun yang ke daerah dalam memecahkan masalah bisa menghubungi penyuluh yang tersedia. Seperti kemarin kita ke Karawang dengan bupati, ada wilayah yang kena hama tikus, kemudian wilayah mana yang ada hama burung semua harus kita pecahkan," katanya.
Lebih lanjut Arief menambahkan, saat ini pihaknya juga fokus menstabilisasi pasokan dan harga melalui bazar murah yang digelar serentak di seluruh Indonesia, dan kemudian menyalurkan bantuan beras sebanyak 640.000 ton untuk 21,3 juta penerima KPM.
"Sebanyak 640.000 ton beras ini harus terbagi habis dalam 3 bulan untuk 21,3 juta KPM. Ini tugas yang diberikan Pak Presiden kepada badan pangan nasional bersama Bulog ya tidak boleh main-main karena ini untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan seluruh Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan sesuai perintah Presiden Jokowi, pihak fokus membantu menstabilkan harga pangan di semua daerah untuk mengendalikan inflasi dengan melakukan zoom in sehingga mengetahui langsung daerah mana yang surplus dan defisit pangan, serta kondisi pangan di setiap pasar. Ketersediaan pangan dalam negeri dengan mengacu data BPS.
"Oleh karena itu, Satgas Pangan di setiap daerah harus turun cek stok atau kondisi pangan setiap hari di pasar-pasar terutama 9 bahan pokok, sekarang jadi 12. Kalau ada kenaikan harga, segera cek lakukan intervensi. Apakah suplai yang kurang atau distribusinya yang macet, sehingga kita dapat menekan inflasi," katanya.
"Untuk daerah yang surplus, kita perintahkan kepala daerah untuk lakukan mobilisasi stok pangan ke daerah yang defisit. Persoalanya, apakah kepala daerah mau peduli nggak? Untuk itu kita adakan rapat evaluasi setiap minggu, kita bacain daerah yang memiliki stok pangan tertinggi dan terendah," pinta Tito.
TERPOPULER
