REGIONAL:
Suara.com - Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia atau ASIPPINDO menggelar seminar nasional bertajuk ‘Setengah Abad Penjaminan Kredit UMKM Berkontribusi Bagi Negeri’.
Hadir sebagai keynote speaker adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan special remarks Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono.
Airlangga Hartarto mengatakan di tengah berbagai tantangan global dan perubahan iklim, perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif sebesar 4,94% (yoy) atau 5,05% (cumulative to cumulative/CtC) di triwulan ketiga 2023 disertai dengan inflasi yang terkendali.
Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkualitas, Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga inflasi dan menyalurkan insentif, mendorong permintaan domestik, menyalurkan bantuan sosial, dan mendorong stimulus fiskal sektor perumahan.
Dari sisi perbankan, capaian positif ini juga terefleksi dari penyaluran kredit nasional yang mampu tumbuh sebesar 8,96% (yoy) pada September 2023 dengan tingkat NPL terjaga pada level 2,43%.
Pertumbuhan positif ini salah satunya ditopang oleh penyaluran kredit UMKM yang mencatatkan pertumbuhan kuat 8,9% (yoy) pada Agustus 2023.
Memperhatikan pentingnya peran UMKM, Pemerintah terus mendorong akses pembiayaan dengan meningkatkan share kredit UMKM. Dari sisi penguatan pembiayaan UMKM, salah satu instrumen penting peningkatan kredit UMKM nasional adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Perusahaan penjaminan menjadi salah satu pemeran utama dalam pelaksanaan program KUR sejak tahun 2007,” ujar Airlangga.
Adapun kontribusi penjamin KUR tersebut tercermin dari jumlah KUR yang dijaminkan. Sampai dengan Agustus 2023, jumlah KUR yang telah dijaminkan mencapai Rp1.542 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 45,3 juta.
Adapun nilai penjaminannya mencapai Rp 1.080 triliun dengan klaim yang dibayar sebesar Rp22,8 triliun.
Peran penting perusahaan penjaminan dalam program KUR juga tercermin melalui keberhasilan pelaksanaan mitigasi risiko kredit macet KUR sehingga tingkat NPL KUR dapat terjaga di angka 1,63%.
Selain itu, Penjamin KUR juga mampu mengakselerasi penyerapan tenaga kerja dalam program KUR melalui program pendampingan UMKM. Saat ini tercatat terdapat 66,7 juta tenaga kerja yang dimiliki oleh penerima KUR.
“Kami berharap Perusahaan Penjamin dapat terus berperan aktif mendorong UMKM Naik Kelas melalui pendampingan dan pengembangan basis data risiko kredit UMKM yang dapat digunakan sebagai pelengkap basis data credit scoring dalam program KUR,” ujar Airlangga.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengapresiasi adanya kegiatan seminar nasional sebagai wahana berbagi pengetahuan, pengalaman, dan gagasan inovatif untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada di era perekonomian yang dinamis.
Ia mengungkapkan Potensi pembiayaan untuk UMKM sangat besar dan membutuhkan skema-skema penjaminan. OJK berharap perusahaan penjaminan harus bisa proaktif dan kompetitif, sehingga dapat menjadi Lembaga Penjamin yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengamanatkan banyak hal termasuk terkait penjaminan,” ujarnya.
Saat ini OJK sedang menyusun roadmap industri penjaminan dan pembenahan fungsi dan peran penjaminan yang didalamnya termasuk pembedaan asuransi dan penjaminan.
“Dalam waktu dekat diharapkan sudah diterbitkan roadmap industri penjaminan di Indonesia. OJK membutuhkan masukan dari pelaku usaha penjaminan dalam rangka melakukan penajaman roadmap penjaminan ke depannya,” ujar Ogi.
Ketua ASIPPINDO Ivan Soeparno menjelaskan, seminar tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan regulator dan berbagai lembaga lain dalam ekosistem industri lembaga jasa keuangan, baik bank maupun non bank.
Seminar tersebut juga merupakan bentuk komitmen dan kolaborasi setiap anggota ASIPPINDO untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan penguatan ekosistem penjaminan.
"UU P2SK hadir sebagai tonggak baru reformasi regulasi sektor keuangan di Indonesia. Sebagai bagian dari ekosistem perekonomian nasional, Asippindo siap mendukung program pemerintah untuk melakukan penguatan ekosistem penjaminan yang lebih robust,” ujar Ivan Soeparno.
Ketua Penyelenggara Seminar Nasional ASIPPINDO, Abdul Bari mengatakan, acara tersebut digelar dengan tujuan mendorong eksistensi dan peran ASIPPINDO sebagai salah satu bagian dari ekosistem perekonomian nasional serta untuk menunjukkan kontribusi perusahaan penjaminan bagi pemberdayaan sektor UMKM.
Hadir dalam panel diskusi antara lain Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila, Direktur Bisnis Penjaminan Jamkrindo Henry Panjaitan, Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) I Ketut Widiana Karya, Direktur BUMD, BLUD, BMD Kementerian Dalam Negeri Yudia Ramli, Direktur Kerjasama Universitas Indonesia Toto Pranoto dan CEO Layanan UMKM Naik Kelas (LUNAS) Roy Baskoro.
“Kehadiran stakeholder, praktisi dan profesional di industri penjaminan dalam diskusi panel diharapkan dapat menjadi wadah untuk melakukan penguatan bisnis penjaminan ke depannya,” ujarnya.
TERPOPULER
