Suara.com - Perum Bulog menjamin tidak ada embel-embel atribut politik dalam penyaluran bantuan pangan beras ke masyarakat. Dalam hal ini, Bulog hanya fokus untuk menyalurkan bantuan beras pangan yang ditugaskan oleh pemerintah.
Setidaknya, terdapat 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan menerima bantuan pangan beras.
"Bulog itu pelaksana, datanya dikasih, kita melaksanakan, menyediakan stoknya dan menyalurkannya," ujar Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (11/1/2024).
Dia memastikan, dalam menyalurkan bantuan pangan beras itu, Bulog menggandeng perusahaan penyalur dan transporter yang profesional. Artinya, terang Bayu, perusahaan hanya fokus untuk mengantarkan bantuan pangan sampai ke tangan KPM.
"Bagi kami urusannya adalah keluarga KPM itu nerima 10 kg beras dan bisa kita pertanggung jawabkan prosesnya. Itu saja. Yang lain kita tidak ikut mikir," kata dia.
Bayu menambahkan, dirinya juga akan memantau dan memastikan tidak ada atribut politis yang ditambahkan dalam beras 10 kg yang disalurkan ke KPM.
"Kita semua confirm bahwa di dalam semua proses itu tidak ada atribut apapun, tidak boleh ada atribut apapun kecuali yang memang natural dari situ," ucap dia.
Terkait dengan evaluasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satgas Pangan, Bayu menyerahkan sepenuhnya kepada kedua lembaga tersebut. Dia merasa yakin bahwa Bawaslu dan Satgas Pangan akan mengambil langkah yang benar jika ada kejanggalan dalam penyaluran bantuan pangan beras.
"Saya kira beliau semua sudah tahu apa yang harus dilakukan, ya kami akan melaksanakan saja," pungkas dia.
Baca Juga: Bos Bulog Bilang Bantuan Pangan Ampuh Turunkan Inflasi Beras, Ini Datanya
