Suara.com - Presiden Jokowi berencana menambah anggaran pendidikan guna memperkuat sektor riset dan meningkatkan persentase penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan tingkat S2 dan S3, yang saat ini masih rendah.
Saat membuka Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur hari ini, Jokowi menyampaikan bahwa hanya sekitar 0,4 persen penduduk Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan S2 dan S3.
Angka ini jauh dibandingkan dengan negara tetangga yang mencapai 2,43 persen, dan negara maju yang bahkan mencapai 9,8 persen.
"Dalam rapat pekan ini, saya telah mengambil kebijakan untuk mengejar ketertinggalan ini. Meskipun belum jelas sumber anggarannya, kita akan berusaha mencarikan solusi agar persentase penduduk yang menyelesaikan pendidikan tingkat S2 dan S3, terutama pada usia produktif, dapat meningkat secara signifikan," ujar Jokowi pada Senin (15/1/2024).
Terkait riset, Jokowi berencana memberikan petunjuk kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam merancang kebutuhan riset untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa peran utama terletak pada perguruan tinggi, bukan hanya pada BRIN. "Meskipun BRIN bertindak sebagai orkestrator, perlu ditingkatkan peran perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan," ujar Jokowi, dikutip dari Antara.
Dengan demikian, menurutnya, alokasi anggaran untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akan diperbesar.
"Tidak apa-apa dimulai tahun ini. Nanti kan ganti presiden. Dimulai dulu yang gede, jadi presiden akan datang mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, 02, atau 03, tapi dimulai dulu," kata dia, dikutip dari Antara.
Menurutnya, dalam peradaban sebuah negara diberi peluang sekali untuk menjadi negara maju dan Indonesia diberi bonus demografi.
"Begitu kita tidak bisa memanfaatkan itu seperti negara Amerika Latin pada tahun 1950 hingga 1960 diberikan peluang tidak bisa memanfaatkan, akhirnya sampai saat ini masih jadi negara berkembang, malah turun jadi negara miskin, karena tidak memanfaatkan peluang yang diberikan. Dan terjebak middle income trap," kata Presiden Jokowi.
Sehingga, katanya, peran perguruan tinggi perlu dioptimalkan. Peringkat perguruan tinggi harus terus ditingkatkan berdasarkan QS World.
"Perguruan tinggi yang memiliki peringkat di atas 200 masih tergolong sedikit. Ini merupakan tantangan yang besar. Meskipun Profesor Mohammad Nasih telah mengutarakan keluhan terkait hal ini, saya menghargai ketulusan dalam menyampaikannya. Keluhan tersebut sudah dicatat dan akan dibahas oleh kami," ucap Presiden Jokowi.
Dia menyadari bahwa semua usaha tersebut memerlukan biaya di tengah situasi fiskal negara. Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama. Oleh karena itu, pendanaan tidak hanya seharusnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga perlu dipertimbangkan dana abadi, termasuk kolaborasi dengan sektor industri.
"Pendanaan untuk pendidikan dari tahun 2009 hingga 2024 mencapai Rp6.400 triliun melalui APBN. Dana abadi dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang pada awalnya sekitar Rp1 triliun, diproyeksikan mencapai Rp139 triliun pada tahun 2023. Meskipun jumlah penerima beasiswa telah meningkat tujuh kali lipat, namun masih jauh dari mencukupi. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan sebanyak lima kali lipat," tutupnya.
TERPOPULER
