Suara.com - Menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2024, sejumlah perusahaan di Tanah Air diketahui secara diam-diam akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.
Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (20/5/2024).
"Memang benar ada beberapa perusahaan yang melapor ke Kemnaker terkait rencana PHK," ujar Indah.
"Namun, kami masih belum bisa membuka detailnya karena masih dalam proses pembahasan," tambahnya.
Dia menjelaskan bahwa Kemnaker akan terus memantau situasi dan memberikan pendampingan kepada perusahaan dan pekerja yang terdampak PHK. Sebelum melakukan PHK bahkan kata Indah perusahaan yang bersangkutan untuk diminta peta jalan soal keberlangsungan usaha.
"Yang datang mau lapor PHK pasti kami tunda, mereka kami suruh buat roadmap juga," katanya.
Meskipun belum diketahui secara pasti perusahaan mana yang berencana melakukan PHK, kabar ini tentu saja menambah kekhawatiran di tengah masyarakat.
Indah menjelaskan perusahaan tersebut akan dimintai keterangan oleh Kemnaker soal rencana melakukan PHK. Kemnaker lalu akan memberikan roadmap, dengan harapan PHK tidak jadi dilakukan
"Mereka datang lapor, lalu saya tanya alasannya apa, saya minta data-data keuangan, yang kedua mereka saya suruh bikin roadmap dulu," sebutnya.
Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Petisi untuk Jokowi terkait Pansel KPK
