Daftar Kementerian dan Lembaga yang Minta Tambah Anggaran ke DPR

Menteri Komunikasi dan Informasi, Budi Arie Setiadi mengusulkan kenaikan anggaran Rp12,3 triliun dari pagu indikatif RKP 2025 sebesar Rp7,7 triliun.

Budi berkomitmen untuk melaksanakan program kerja yang lebih masif tentang transformasi digital. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2024: penguatan transformasi digital fokus mengedepankan prinsip inklusif, memberdayakan, terpercaya dan berdaulat.

ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono meminta tambahan anggaran Rp7,5 triliun dalam RKP 2025. Sebelumnya pagu indikatif ATR/BPN yang telah disetujui adalah Rp6,4 triliun.

Mahkamah Agung

Sekretaris MA, Sugiyanto mengusulkan tambah anggaran senilai Rp3 triliun dari pagu indikatif RKP 2025 yaitu Rp12 triliun. Anggaran tersebut akan diperuntukkan renovasi gedung dan kantor Rp1,98 triliun.

KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengajukan kenaikan anggaran sebesar Rp117,12 miliar untuk program dukungan manajemen, serta pencegahan dan penindakan perkara korupsi.

Lebih rincinya yaitu dukungan manajemen sebesar Rp 65 miliar dan program pencegahan dan penindakan perkara korupsi yang mencapai Rp 52,11 miliar. Maka total semua anggaran capai Rp1,354 triliun.