Suara.com - Pemerintah sedang dalam proses mengintegrasikan tujuh badan usaha milik negara (BUMN) di sektor konstruksi atau BUMN karya dalam tiga kluster perusahaan. Rencana integrasi tersebut dinilai logis dari sisi bisnis, karena itu harus berorientasi jangka panjang. Bukan semata-mata untuk menuntaskan permasalahan yang ada sekarang.
"Memang sudah sepatutnya dikonsolidasikan. Kenapa? Karena semuanya bermain pada wilayah yang sama, sehingga ada kanibalisme, predatory pricing,” ujar Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan ditulis Jumat (21/6/2024).
Ia mengingatkan agar keputusan penting yang diambil pemerintah tidak sekadar menyelamatkan perusahaan yang kondisinya sedang tidak baik. Apalagi hanya untuk menyelamantkan Wijaya Karya dan Waskita Karya.
”Karena punya beban, kewajiban yang begitu besar kemudian ditempelkan ke perusahaan yang relatif sehat,” ungkapnya
”Pemerintah sudah punya pengalaman, coba berapa integrasi yang sudah dilakukan pemerintah. Benchmarking pada Integrasi yang sukses, jangan mengulang kesalahan pada integrasi yang sampai sekarang masih menimbulkan masalah,” lanjut Herry.
Adapun skema integrasi yang direncanakan pemerintah mencakup penggabungan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero). Ketiga perusahaan akan bergabung dengan fokus pada proyek pembangunan air, rel kereta api, dan sejumlah konteks lain.
Selanjutnya integrasi antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Integrasi Hutama Karya dan Waskita diekspektasikan dapat meningkatkan fokus perseroan terhadap proyek pembangunan jalan tol, jalan non-tol, dan bangunan kelembagaan.
Sementara skema ketiga, integrasi antara PT PP (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Integrasi kedua perseroan akan berfokus untuk menggarap pelabuhan laut, bandar udara, rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC), dan bangunan hunian (residensial).
Herry juga melihat langkah pemrintah dalam intergrasi bisnis BUMN ini perlu memperhatikan kepentingan investor publik, kreditor, maupun negara sebagai pemegang saham. Merujuk pada rencana pembentukan kluster integrasi Adhi Karya, Brantas Abipraya dan Nindya Karya, menurut Herry, harus dipertimbangkan secara cermat penetapakn perusahaan sebagai nahkoda integrasi.
Pandangan ini memperhitungkan respons kreditor dan pemegang saham yang basisnya berkaitan reputasi, kredibilitas, maupun kepercayaan.
”Pertanyaannya sederhana, siapa yang kenal dengan Abipraya dan Nindya? Tapi dengan ADHI orang sudah kenal, dan sudah tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia,” tegas Herry.
Menurut Herry, membandingkan ADHI, Abipraya, dan Nindya juga sudah timpang. Nindya dieliminasi dari posisi pemimpin karena statusnya yang masih menjadi ’pasien’ PPA. Sedangkan jika membandingkan ADHI dan Abipraya, secara laporan keuangan misalnya, aset Abipraya sekitar Rp 8 triliun, sedangkan ADHI sekitar Rp 40 triliun.
Dari sisi nilai proyek yang dikerjakan, ADHI menangani proyekm dengan nilai yang jauh lebih besar. Selanjutnya dari sisi sektor proyek yang dikerjakan, ADHI jauh lebih beragam. Jadi menurut Herry pengalaman dan pemahaman ADHI itu jauh lebih besar ketimbang Abipraya.
ADHI, di mata Heryy, biasa menangani masalah yang lebih kompleks dan jauh lebih tahan banting ketika dihadapkan dengan masalah. Sebaliknya, Abipraya karena mengerjakan proyek yang ukurannya kecil maka resikonya juga kecil- kecil.
”Kalau dianalogikan yang satu ngurusin pembuatan sepeda yang satu lagi udah ngurusin pembuatan mobil. Nah, kalau saya jadi investor atau shareholder yang punya duit, kira-kira uang saya nih mau kembangkan, kira-kira nih, saya mau taruh di yang ngurusin sepeda atau mobil?” ucap Herry.
TERPOPULER
