Suara.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Jika desain lembaganya bagus, program ini bisa merangsang permintaan ekonomi domestik. Pastikan pelaku UMKM terlibat, meskipun anggarannya hanya Rp71 triliun," ujar Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto dalam Diskusi Publik Indef di Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Eko menambahkan, rancangan lembaga untuk program makan bergizi gratis tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga harus melibatkan pelaku ekonomi lokal, terutama dalam pelaksanaannya.
“Jangan makan bergizi tapi susu atau produk banyak impor, nanti jebol current account transaksi berjalan,” ujar dia.
Senada dengan Eko Listiyanto, Direktur Kolaborasi Internasional Indef Imaduddin Abdullah juga menekankan pentingnya program makan siang gratis tidak menggunakan produk impor.
Imaduddin mengingatkan bahwa tujuan program makan bergizi gratis adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar produktivitas meningkat. Hasilnya baru akan terlihat dalam 10 hingga 20 tahun mendatang, sehingga pembiayaan harus direncanakan dengan matang untuk jangka panjang.
"UMKM harus terlibat dalam kegiatan besar seperti ini. Persiapan program yang baik harus dilakukan secara bertahap, dan proyek percontohan bisa diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Sri Mulyani menjelaskan, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, dengan anggaran Rp71 triliun untuk tahun pertama.
Baca Juga: Terkuak, Penyebab Prabowo Subianto Kesakitan Jalan Selama Ini Sampai Harus Dioperasi
Anggaran Program MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang akan dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan.
