Infografis
Menurutnya, dengan sinergi yang dibangun antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi Bali bisa menghadirkan pelayanan JKN yang makin optimal dan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN. Terlebih, saat ini jumlah kepesertaan JKN di wilayah Bali sudah mencapai status Universal Health Coverage (UHC).
Khusus untuk data jumlah kepesertaan, Made menyebut pihaknya berharap agar rutin melakukan rekonsiliasi data. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya ketidakcocokan data yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan data yang dimiliki BPJS Kesehatan.
"Pemerintah Provinsi Bali sudah menunjukkan komitmennya untuk menganggarkan dana APBD untuk mendaftarkan masyarakat Bali menjadi peserta JKN. Harapannya, dengan komitmen yang ditunjukkan dapat terus membangun sinergi yang kuat sehingga masyarakat Bali semakin percaya dengan Program JKN. Oleh karena itu, kami dari Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban untuk selalu mengawal kepercayaan itu," tutup Made.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom, Kepala UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, I Made Artana Yasa, Kabid Perbendaharaan BPKAD Provinsi Bali, I Ketut Mudaya, Kabid PPFM Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Ida Ayu Ketut Anggreni dan Ahli Muda Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Dinas PMD Dikcapil Provinsi Bali, Ni Nyoman Rincani.
