Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto, mengumumkan rencana untuk mengkaji ulang kebijakan pajak penghasilan (PPh) bagi individu berpenghasilan tinggi (High Wealth Individual atau HWI).
Langkah ini diungkapkan dalam pidatonya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Selain itu, Prabowo juga berjanji untuk menghapus sistem outsourcing pekerja, yang selama ini menjadi keluhan utama para buruh.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan komitmennya untuk menegakkan undang-undang secara adil, termasuk dalam hal perpajakan. "Kita akan tegakkan undang-undang yang benar, saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar," tegas Prabowo di hadapan ribuan buruh yang hadir.
Prabowo menekankan pentingnya keadilan dalam sistem perpajakan. Menurutnya, beban pajak yang ditanggung oleh konglomerat seharusnya sebanding dengan masyarakat berpenghasilan rendah. "Lo orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajak (tinggi). Tapi kalau pajaknya sedikit-sedikit, boleh ya. Kalau pajaknya enggak terlalu besar, boleh ya. Ya bayar deh dikit-dikit deh," jelasnya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban bagi seluruh pekerja, tanpa terkecuali.
Untuk merealisasikan janji-janjinya, Prabowo berencana membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini akan bertugas untuk mengkaji berbagai isu yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh, termasuk sistem perpajakan dan outsourcing. Rencananya, dewan ini akan diisi oleh para pimpinan serikat buruh dari seluruh Indonesia, sehingga dapat mewakili aspirasi buruh secara luas.
Selain masalah pajak, Prabowo juga menyoroti masalah outsourcing yang dianggap merugikan pekerja. Ia berjanji untuk menghapus sistem ini secepat mungkin. "Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," ujarnya.
Namun, Prabowo mengingatkan para buruh untuk tetap realistis. Ia menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di Indonesia, karena investasi yang sehat akan menciptakan lapangan kerja. "Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," terangnya. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan buruh harus diimbangi dengan kepentingan investor, agar perekonomian Indonesia tetap stabil dan berkembang.
Prabowo juga menyinggung program-program pemerintah yang telah digelontorkan untuk membantu masyarakat miskin. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp500 triliun untuk rakyat miskin. "Tapi sekarang masalahnya kita harus jaga, mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, tapi terima juga bantuan dan subsidi, ini gak benar! Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak," tandasnya.
Rencana Prabowo untuk mengkaji pajak penghasilan tinggi dan menghapus outsourcing mendapat sambutan positif dari para buruh. Mereka berharap, kebijakan-kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menciptakan lapangan kerja yang lebih layak. Namun, beberapa pihak juga mengingatkan pentingnya kajian yang mendalam dan komprehensif, agar kebijakan yang diambil tidak merugikan perekonomian nasional.
Baca Juga: Janji Prabowo Hapus Sistem Outsourcing Dinilai Tak Realistis, Pakar: Banyak Pekerjaan Akan Hilang
Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif untuk menyuarakan aspirasi buruh dan merumuskan kebijakan yang berpihak pada pekerja. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan buruh dan investor dapat terjaga, sehingga Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
