REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah berencana menggunakan susu hasil olahan ikan untuk program makan bergizi gratis. Program ini merupakan andalan dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut, rencana ini bisa menjadi industri baru, karena akan banyak dibangun pabrik baru yang mengolah ikan menjadi susu.
"Karena di setiap tempat pelelangan ikan (TPI) bisa kita bangunkan pabrik pengolahan hidrolisat protein ikannya, lalu diolah jadi susu dan itu teknologinya teknologi lokal. Jadi ini tingkat komponen dalam negeri (TKDN)-nya tinggi," ujar Teten ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Teten menuturkan, sebenarnya rencana untuk menciptakan pelaku UMKM baru. Ini juga merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo agar bisa melibatkan para UMKM.
"Nah salah satunya yang potensial adalah susu. Karena susu ini kan bisa, apalagi kalau makan bergigi ini untuk anak-anak sekolah. Saya kira itu dengan ekstrak protein yang diolah jadi susu ini kan lebih mudah dicerna," jelas dia.
Menurut dia, Indonesia kaya dengan ikan, sehingga potensi itu bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi susu. Apalagi, susu di dalam negeri hampir 80 persen impor.
"Dan hampir nggak mungkin kita bisa swasembada susu. Karena keterbatasan lahan, produktivitas sapi, juga susu sapi itu di kita cuma 15 liter per hari," jelas Teten.
"Kebetulan saya tahu karena ini kan semuanya hampir koperasi. Pemerah susu itu sebagian besarnya adalah koperasi," sambung dia.
Pemerintah baru era Prabowo Subianto kabarnya mulai serius terkait potensi penggunaan susu ikan sebagai alternatif pengganti susu sapi dalam program "Makan Bergizi dan Susu Gratis".
Pasalnya, dengan target 82,9 juta penerima manfaat, yang meliputi anak-anak sekolah hingga ibu hamil, program ini menghadapi tantangan serius dalam ketersediaan susu sapi di dalam negeri.
Merujuk pada data Kementerian Pertanian, kebutuhan susu nasional saat ini mencapai 4,3 juta ton per tahun, sementara produksi susu dalam negeri hanya mampu memenuhi 22,7 persen dari total kebutuhan tersebut. Sisanya, sekitar 77,3 persen, masih harus dipenuhi melalui impor.
TERPOPULER