Suara.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengeluarkan hasil studi dampak program Makan Bergizi Gratis besutan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hasilnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa memberikan efek sekitar 34,2 persen pada produk domestik bruto (PDB) pada 2025.
"Anggaran MBG yang ditetapkan kemarin sebesar Rp71 triliun pada 2025 akan PDB sekitar Rp4.510 triliun atau kalau kita hitung dalam persentase sekitar 34,2 persen dari PDB," ujar Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam diskusi yang digelar secara daring di Jakarta, sepert dikutip Antara, Kamis (17/10/2024)..
Dia juga menghitung setiap Rp1.000 yang digelontorkan untuk program MBG akan memberikan manfaat hingga Rp63.500 terhadap perekonomian.
Berdasarkan studi yang dilakukan Indef berdasarkan proyek percontohan MBG di 10 kabupaten/kota, terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 3 orang serta terdapat peningkatan penghasilan UMKM sebagai mitra penyedia MBG sekitar 33,68 persen.
"UMKM yang terlibat dalam pilot project MBG mendapatkan kenaikan rata2 pendapatan sekitar 33,68 persen," papar dia.
Esther juga memperkirakan pada 2029 mendatang bila anggaran MBG dipatok sebesar Rp298,4 triliun dengan target sasaran 82,9 juta orang maka kontribusi program ini pada PDB bisa mencapai sebesar Rp18.985 triliun.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diketahui mencanangkan delapan program hasil terbaik cepat, salah satu di dalamnya yakni program memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
Program itu bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting), dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara ini, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani (27/8).
Baca Juga: Usai Rugi Rp210 Miliar, Emiten Udang Kaesang Bakal Kecipratan Proyek Makan Bergizi Gratis sang Kakak
Sri Mulyani mengungkapkan, pencegahan stunting tetap menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia, yang berhasil menurunkan prevalensinya dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 21,5 persen pada 2023.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun, atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB), untuk program tersebut. Program itu juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen melalui penyerapan 820.000 pekerja dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkait dengan program itu.
