Suara.com - Muliaman Darmansyah Hadad atau Muliaman Hadad ditunjuk oleh Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Muliaman sendiri merupakan sosok yang sudah dikenal luas di dunia perbankan dan regulasi keuangan Indonesia.
Muliaman Hadad lahir di Bekasi pada 3 April 1960. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, lulus pada 1984. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di John F. Kennedy School of Government, Harvard University, dan mendapatkan gelar Master of Public Administration pada 1991. Pada 1996, ia meraih gelar Ph.D. dari Monash University di Australia
Karier di Dunia Keuangan dan Pemerintahan
Muliaman memulai kariernya di Bank Indonesia pada 1986, hingga akhirnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 2006-2011 dan 2011-2012. Ia kemudian diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2012 hingga 2017, peran yang sangat strategis dalam mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Setelah masa jabatannya di OJK, ia ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein, posisi yang ia emban dari 2018 hingga 2023
Selain itu, Muliaman juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di beberapa perusahaan besar, termasuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk. dan Komisaris Independen Astra International
Kekayaan Muliaman Hadad
Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2017, Muliaman Hadad tercatat memiliki total kekayaan sekitar Rp 39,14 miliar, yang terdiri dari tanah, bangunan, dan alat transportasi.
Sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman memegang peran penting dalam mengelola investasi strategis untuk Indonesia. Danantara diproyeksikan sebagai superholding yang akan menangani berbagai investasi penting di bawah pengelolaan pemerintah.
Dikutip dari Antara, sebagai penanggung jawab Badan Danantara, Muliaman Hadad akan langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang merujuk konsep seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara di Singapura.
Kemudian, keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur Danantara, menjadi salah satu fokus, yang mana model pengelolaan yang profesional menjadi salah satu fokus utama, di mana fungsi-fungsi Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik akan dilepaskan.
Muliaman pernah dimintai keterangan oleh KPK berkaitan dengan kasus korupsi Bank Century selaku mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
TERPOPULER
