Negara Kaya Wajib Bantu Negara Berkembang? Ini Tuntutan AHF di WHO Pandemic Agreement

Suara.com - AIDS Healthcare Foundation (AHF) Indonesia, yang menjadi bagian dari kampanye global Save Our Society (SOS), menekankan pentingnya peran negara-negara Asia dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam negosiasi Kesepakatan Pandemi WHO yang mendekati akhir.

Mengingat pengalaman langsung terkait dampak pandemi COVID-19, kawasan ini perlu membentuk kerangka kerja yang mendesentralisasi pendekatan terhadap kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta melindungi semua negara.

Kemajuan ekonomi dan teknologi di Asia memberikan posisi unik bagi kawasan ini untuk mendorong kerangka kerja yang adil, menguntungkan negara-negara di wilayah tersebut serta negara-negara berpenghasilan rendah di seluruh dunia.

Dengan kemampuan manufaktur yang ada dan kemitraan lintas negara dalam ASEAN, ada peluang besar untuk meningkatkan ketahanan kesehatan di seluruh negara Asia dan Global South.

"Pandemi COVID-19 menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam akses layanan kesehatan, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Akses terhadap vaksin dan pasokan penyelamat kehidupan sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara kaya. Dengan memajukan produksi yang terdesentralisasi dan berbagi teknologi, Asia dapat memimpin dalam menciptakan kerangka kesehatan global yang lebih adil dan siap," ujar Asep Eka Nurhidayat, Country Program Manager AHF Indonesia.

"Dengan komitmen bersama untuk mencapai kesetaraan, kita dapat menciptakan Kesepakatan Pandemi yang tidak hanya bermanfaat bagi Asia tetapi juga membangun ketahanan untuk semua, sehingga tidak ada wilayah yang dibiarkan rentan saat krisis terjadi di masa depan," imbuhnya.

Para advokat dari kampanye SOS mendesak agar kesepakatan pandemi yang baru mencakup beberapa hal penting:

1. Perlunya mekanisme konkret untuk memfasilitasi produksi vaksin, diagnostik, dan terapi di negara-negara Global South. Ini memerlukan peta jalan yang mengikat untuk transfer pengetahuan, teknologi, dan pembiayaan berkelanjutan.

2. Diperlukan ketentuan yang mengikat agar transfer teknologi tidak hanya bersifat sukarela, tetapi juga memberikan fleksibilitas kepada negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk menggunakan cara non-sukarela dalam menghadapi keadaan darurat kesehatan masyarakat.

3.Kesepakatan harus menjamin komitmen finansial jangka panjang dari negara-negara berpenghasilan tinggi untuk mendukung kesiapsiagaan dan respons pandemi di negara-negara LMIC (negara berpenghasilan rendah dan menengah).

4. Pentingnya peran masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan diakui dalam tata kelola kesehatan global. Model tata kelola yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas serta menciptakan sistem yang lebih adil dalam menangani ancaman kesehatan global.

Saat negosiasi Kesepakatan Pandemi mencapai tahap krusial, AHF kembali mengingatkan negara-negara Asia untuk mendukung perjanjian yang dapat mempromosikan kesetaraan dalam kesehatan masyarakat dan membangun masa depan yang lebih tangguh.