Pemerintah Cari Pembiayaan untuk Pembangunan Rumah dari Luar Negeri

Suara.com - Pembiayaan masih menjadi salah satu kendala utama dalam memenuhi kebutuhan rumah di dalam negeri. Wakil Menteri Perumahan dan Wilayah Permukiman Fahri Hamzah mengungkapkan, pemerintah sudah keliling ke sejumlah negara untuk mencari pembiayaan sektor perumahan.

“Negara-negara Arab banyak yang berminat untuk memberikan bantuan pembiayaan perumahan. Contohnya Qatar dan mereka sudah ada QNB di sini dan juga Emirat Arab yang berharap bisa bekerja sama untuk membangun perumahan di Indonesia. Selain itu ada juga beberapa negara lain yang berminat untuk membantu pembiayaan,” kata Fahri dalam acara Katadata Indonesia Policy Dialogue di sesi Perumahan: Terobosan Pembiayaan dalam Proyek Tiga Juta Rumah di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Fahri menambahkan, backlog kepemilikan rumah saat ini sekitar 9,9 juta rumah tangga. Karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya untuk menyediakan 3 juta unit rumah guna mengurangi backlog kepemilikan rumah.

Namun, kata Fahri, pembiayaan bukan hanya satu-satunya masalah dalam pemenuhan kebutuhan umah. Ada dua masalah lain yang juga akan dicarikan solusinya oleh pemerintah yaitu penguasaan tanah oleh segelintir orang yang membuat harga tanah melonjak dan juga proses perizinan pembangunan rumah yang masih sulit.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma mengungkapkan, pembiayaan perumahan selama ini dibantu oleh APBN. Selain itu, ada juga dana dari capital market yang dikelola oleh PT SMF yan merupakan Badan Usaha Milik Negara. Pembiayaan lain dilakukan oleh BP Tapera dengan basis tabungan dan mengoptimalkan dana di masyarakat.

“Jadi kami minta masyarakat menabung dan dananya dikelola BP Tapera dan nantikan akan digunakan untuk menyediakan fasilitas KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di akhir nanti tabungan dikembalikan dengan tambahan imbal hasil. Kombinasi APBN, capital market dan tabungan ini diharapkan bisa menjadi solusi pembiayaan perumahan,” kata Sid.

Sid menambahkan, BP Tapera saat ini juga melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memenuhi kepemilikan perumahan. Salah satunya adalah dengan Pemkot Malang, Jawa Timur.

Kata dia, tanah yang dimiliki oleh Pemkot Malang dijual kepada ASN yang masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Cara ini bisa membuat harga tanah turun dan terjangkau dan proyek ini didukung oleh Tapera.

“Ini adalah contoh kolaborasi untuk bisa menurunkan harga properti tanpa menjauhkan MBR memiliki rumah yang jauh dengan pusat kota. Karena kalau MBR punya rumah yang jauh dari pusat kota mungkin cicilan murah tapi cost of livingnya yang besar,” ungkap Sid.

Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia Hari Ganie mengungkapkan, backlog kepemilikan rumah mayoritas ada di perkotaan yaitu 7,9 juta rumah tangga. Karena itu, REI berharap pemerintah fokus untuk menyelesaikan permasalahan backlog kepemilikan perumahan di wilayah kota.

“Apabila fokus di lima perkotaan saja, maka backlog kepemilikan rumah bisa segera diatasi. Jadi kami dari asosiasi berharap program pembangunan 3 juta unit rumah dari pemerintah bisa terealisasi,” ujar Hari.