Hadir di BRI Microfinance Outlook, Bappenas Ungkap Alasan Indonesia Harus Punya Target Ekonomi 8 Persen

Suara.com - Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Eka Chandra Buana, menegaskan bahwa Indonesia harus menetapkan target tinggi untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu mencapai delapan persen.

“Mau tidak mau, kita harus menetapkan target yang tinggi,” ujarnya saat acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Jakarta pada hari Kamis kemarin

Menurutnya, jika negara seperti Vietnam dan India dapat tumbuh lebih dari tujuh persen tahun lalu, maka Indonesia juga harus optimis bahwa target delapan persen dapat tercapai meskipun ada tantangan dari ketidakpastian global.

Pemerintah telah menyiapkan delapan strategi dan satu kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam lima tahun ke depan. Strategi-strategi tersebut mencakup peningkatan produktivitas pertanian untuk mencapai swasembada pangan, industrialisasi di sektor padat karya yang berorientasi ekspor dan berkelanjutan, pengembangan ekonomi biru dan hijau, pariwisata serta ekonomi kreatif, menjadikan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, serta investasi asing langsung yang berorientasi ekspor dan investasi non-APBN.

Selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan belanja negara untuk meningkatkan produktivitas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, penciptaan lumbung pangan nasional dan desa, pengembangan sekolah unggul, hilirisasi lanjutan, kendaraan listrik, dan lainnya.

“RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah dengan pemantauan secara berkala,” ungkap Eka.

Pemerintah juga telah merumuskan lima strategi untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang mencakup perlindungan sosial yang integratif dan inklusif melalui program-program seperti Kartu Kesejahteraan (Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar), serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, pangan, dan perumahan.

Selanjutnya adalah pengembangan wilayah melalui konektivitas dan investasi padat karya; pemberdayaan ekonomi inklusif yang berkelanjutan melalui Kartu Usaha Produktif; serta penggunaan Rujukan Satu Data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan integrasi program.

Strategi peningkatan sumber daya manusia berkelanjutan terdiri dari dua poin utama. Pertama adalah peningkatan layanan dasar melalui percepatan wajib belajar selama 13 tahun, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, restrukturisasi pengelolaan guru serta tenaga kesehatan, program MBG, penuntasan tuberkulosis, pembangunan rumah sakit berkualitas di kabupaten/kota serta pengembangan layanan kesehatan bergerak di daerah terpencil.

Kedua adalah peningkatan modal manusia melalui pencegahan stunting yang lebih cepat, pembangunan sekolah unggul, peningkatan partisipasi pendidikan dalam bidang STEAM (sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika) berkualitas tinggi, penguatan pendidikan vokasi serta pelatihan kewirausahaan dan inovasi.