Suara.com - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor I Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 kini menjadi trending. Inpres ini berdampak pada cerita – cerita pegawai negeri di media sosial yang harus bekerja tanpa lampu dan AC di sore hari.
Pembatasan anggaran juga membuat para pegawai honorer dirumahkan. Salah satu yang viral adalah penyiar perempuan yang semula bekerja di RRI Ternate. Dia harus dirumahkan sebagai imbas dari efisiensi anggaran, yang disebutnya digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinikmati sang anak. Honorer yang terkena imbas juga terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung.
Menilik isi Inpres tersebut, https://bpkad.asahankab.go.id/ menulis Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Berikut merupakan poin – poin utama dari instruksi tersebut.
1. Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara sebesar Rp306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.
2. Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.
3. Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.
4. Prabowo secara khusus meminta Menkeu Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga.
5. Prabowo juga menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah. Dikonfirmasi, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan soal efisiensi anggaran sudah disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara bersama para menteri kemarin. Inpres itu sudah sesuai dengan arahan Prabowo dalam rapat bareng menteri. "Kemarin sudah disampaikan presiden di sidang kabinet paripurna," ujar Budi Arie kepada wartawan.
Baca Juga: Pembangunan Desa Sulit Bergerak Tahun Ini, Sri Mulyani Resmi Potong Anggaran Transfer ke Daerah
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
