Suara.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menjalankan 10 rencana kebijakan dalam menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Perihal kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BKN Zudan Arif pada giat Apel Pagi pada Senin (3/2) yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai BKN pusat, kantor regional dan UPT BKN.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Zudan Arif menyampaikan 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai BKN merupakan bentuk respons cepat BKN dalam menyikapi Instruksi Presiden.
"Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden ini, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien," kata Zudan dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Selasa (4/2/2025).
Zudan menerangkan Instruksi Presiden soal efisiensi anggaran 2025 merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi pemerintah untuk dapat lebih responsif, efisien, dan transparan dalam melayani masyarakat serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Berikut 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan BKN menindaklanjuti Instruksi Presiden soal efisiensi anggaran 2025:
1. Peniadaan jam kerja fleksibel;
2. Pemberlakuan skema kerja efisien, seperti Work From Anywhere (WFA) selama 2 (dua) hari dan bekerja di kantor selama 3 (tiga) hari;
3. Memastikan kinerja harian bawahan dengan sistem pelaporan yang konkret;
4. Pembatasan perjalanan dinas dalam dan dinas luar negeri;
5. Maksimalkan koordinasi yang responsif melalui media daring;
6. Memastikan efisiensi penggunaan listrik/energi;
7. Penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan;
8. Penggunaan anggaran yang efektif;
9. Mengoptimalkan kerja sama dengan donor, mitra, pihak ketiga dengan tetap menjaga good governance;
10. Kantor regional agar memastikan konsultasi kepegawaian tuntas di masing-masing wilayah kerja.
Zudan meminta kepada pegawai BKN dan seluruh ASN di Indonesia untuk menyikapi efisiensi anggaran ini dengan tidak menjadikan sebagai sebuah hambatan, tapi sebagai peluang dan tantangan dalam meningkatkan kecepatan pelayanan agar dapat sesuai dengan ekspektasi masyarakat ASN.
Baca Juga: Kena Pangkas 66 Persen, BP Haji 'Curhat' Masih Kurang Buat Bayar Gaji dan Tukin Pegawai
