Kronologi Anggota Ormas Intimidasi dan Lakukan Pemerasan Pabrik di Langkat

Suara.com - Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan penghentian paksa operasional sebuah pabrik es kristal di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang diduga dilakukan oleh anggota organisasi masyarakat (ormas). Dalam video tersebut, pemilik usaha juga mengaku mengalami intimidasi dari terduga anggota ormas terkait.

Berdasarkan rekaman video yang dilihat pada Minggu (20/4/2025), seorang wanita yang diduga sebagai pemilik usaha merekam kondisi pabriknya.

Ia menjelaskan bahwa penghentian operasional pabriknya dilakukan secara paksa oleh ormas SPSI dan Pemuda Pancasila. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa mereka juga mendapatkan intimidasi dan mesin-mesin pabrik dimatikan secara paksa diduga karena ormas tersebut meminta jatah atau upah ke pabrik 

Dalam video itu, wanita tersebut memohon bantuan kepada pemerintah dan kepolisian atas kejadian yang menimpanya. Pengunggah video menyebutkan bahwa insiden tersebut terjadi di UD Aguaris, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat.

"Kami pengusaha UD Aguaris yang bergerak di bidang pembuatan es kristal merasa tertekan dengan tindakan oknum yang mengaku dari ormas SPSI dan Pemuda Pancasila. Usaha kami ditutup paksa, tidak bisa beroperasi, dan mesin dimatikan. Kami juga diintimidasi, karyawan kami dilarang bekerja. Kami memohon bantuan Bapak Presiden, kami sudah diintimidasi, kami membayar pajak, dan usaha kami memiliki izin yang lengkap. Mohon bantuannya agar pabrik kami dapat beroperasi kembali," ujar wanita dalam video tersebut.

Ia juga berharap agar pihak berwenang dapat memberikan perlindungan agar kejadian serupa tidak terulang, mengingat usaha mereka telah memenuhi kewajiban membayar pajak dan memiliki izin yang lengkap.

Menanggapi video viral tersebut, Kepala Penerangan Kodam I/Bukit Barisan, Letkol Inf Asrul Kurniawan Harahap, menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui kejadian tersebut dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyelidiki dugaan intimidasi.

"Begitu kami menerima video tersebut tadi malam, tim langsung menuju lokasi pabrik es. Setibanya di sana, anggota koramil, polsek, dan tim intel Kodim Langkat turut membantu berjaga hingga pabrik tersebut dapat kembali beroperasi," ungkapnya pada Sabtu (19/4/2025).

Letkol Asrul juga menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan kepolisian dalam membantu warga yang menjadi korban intimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan bebas dari praktik pungutan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hal serupa juga disampaikan pihak kepolisian melalui Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo yang menyampaikan perkembangan terkini bahwa pihaknya telah mengamankan seorang oknum anggota ormas yang diduga melakukan intimidasi terhadap pabrik es tersebut.

“Satu orang sudah kami amankan. Kami mengimbau kepada oknum anggota ormas lain yang terlibat dalam pemerasan pabrik es ini untuk segera menyerahkan diri dalam waktu 2x24 jam,” tegas Kapolres pada Minggu (20/4/2025).

Kapolres juga telah menempatkan personel kepolisian di lokasi pabrik di bawah komando Kabag Ops untuk menjaga keamanan hingga situasi kembali normal. “Saya sudah memerintahkan Kabag Ops beserta jajaran untuk tetap berada di lokasi pabrik sampai ada perintah lebih lanjut dari saya,” tambahnya.

Saat ini, terduga pelaku intimidasi dan pemerasan, yang diketahui berinisial B, telah ditahan di Mapolres Langkat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Tindakan premanisme dan pungutan liar yang dialami UD Aguaris di Langkat menjadi contoh nyata bagaimana praktik ilegal ini menghambat investasi. Ketakutan akan intimidasi dan pemerasan oleh ormas dapat membuat investor enggan menanamkan modal, menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif.

Perusahaan yang seharusnya fokus pada produksi dan pengembangan terpaksa berurusan dengan gangguan eksternal, mengganggu operasional dan menimbulkan kerugian. Kepastian hukum dan keamanan berusaha menjadi kunci menarik investasi, dan insiden ini menunjukkan perlunya tindakan tegas aparat untuk memberantas premanisme demi menjaga iklim investasi yang sehat.