Tembakau Hingga Kopi Masih Jadi Salah Satu Pendorong Utama Ekonomi Indonesia

Suara.com - Sektor pertanian kembali membuktikan perannya sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, kontribusi sektor ini mencapai 11,31 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2024.

Angka ini menempatkannya sebagai penyumbang ketiga terbesar bagi ekonomi, setelah perdagangan dan industri pengolahan.

"Kontribusi ini menempatkan sektor pertanian sebagai penyumbang ketiga terbesar terhadap PDB, setelah sektor perdagangan dan industri pengolahan," ujar Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, seperti dikutip Kamis (24/4/2025).

Tak hanya menyumbang angka besar ke PDB, sektor ini juga membawa dampak nyata bagi masyarakat, khususnya petani. Komoditas andalan seperti tembakau, kakao, dan kopi bukan hanya menjadi sumber penghasilan utama petani, tetapi juga menggerakkan industri pengolahan dan menciptakan lapangan kerja di berbagai daerah.

Pelaksana Tugas Dirjen Perkebunan di Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto menjelaskan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Misalnya, pemberian bantuan alat pasca panen dan pengolahan, serta program kemitraan dengan perusahaan pengolahan tembakau untuk memberikan kepastian pasar dan harga bagi petani. Kemitraan ini juga membantu petani mendapatkan akses terhadap teknologi, modal, dan pelatihan.

"Dengan adanya kemitraan yang kuat, diharapkan kesejahteraan petani tembakau dapat meningkat. Kementan mendorong petani untuk menghasilkan tembakau dengan kualitas yang baik sesuai dengan standar pasar," kata Heru.

Tak ketinggalan, program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap para petani tembakau. Harapannya, dengan berbagai insentif ini, kesejahteraan petani semakin meningkat dan kontribusi mereka terhadap perekonomian semakin kuat.

Sementara itu, CEO Center for Indonesia Policy Studies (CIPS), Anton Rizki Sulaiman menekankan, pentingnya kebijakan pemerintah yang pro-petani namun tetap mendukung perkembangan industri dalam negeri.

"Jangan melakukan kebijakan proteksionis yang merugikan produsen dalam negeri. Fokus pada insentif untuk mendukung perkembangan industri pengolahan agar mampu membeli komoditas dengan harga bersaing dan menguntungkan petani," tegas Anton.

Ia juga mengingatkan bahwa masih ada tantangan besar di sektor ini, salah satunya adalah sistem pendataan yang belum solid, terutama antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat.

"Selain itu, komoditas pertanian unggulan sendiri masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya adalah masih lemahnya sistem pengumpulan data. Terdapat dua sumber utama data perkebunan, yaitu perkebunan besar yang dikelola perusahaan negara dan swasta serta perkebunan yang dikelola masyarakat atau perkebunan rakyat," imbuh Anton.

Kontribusi Industri Tembakau

Industri tembakau memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dinilai dapat menghambat target pemerintah dalam perekonomian.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin, menjelaskan pentingnya peran industri tembakau terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi pendapatan negara, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) mencapai Rp 216,9 triliun pada 2024. Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga menunjukkan bahwa kontribusi industri tembakau mencapai 4,22 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan data tersebut, Puteri menegaskan pentingnya peran industri tembakau dalam menggerakkan ekonomi nasional maupun daerah.

"Industri ini punya multiplier effect yang dihasilkan melalui ekspansi investasi, penyediaan lapangan kerja dari hulu ke hilir, serapan tenaga kerja, pemanfaatan bahan baku, hingga kontribusi pada cukai hasil tembakau," ujarnya seperti dikutip, Selasa (25/2/2025).

Selain itu, industri tembakau juga menyerap 5,9 juta tenaga kerja. Puteri khawatir wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berdampak pada keberlangsungan pabrik rokok, terutama pekerja di pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT), yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan.

Menurut penelitian INDEF, sekitar 2,3 juta pekerja di sektor ini berisiko terdampak akibat kebijakan tersebut.