Infografis
Menurut Fatoni, penerapan SIPD-RI sangat membantu dalam pengambilan keputusan dan monitoring keuangan secara real time. Akses terhadap data keuangan yang terintegrasi secara nasional menjadi landasan penting dalam penguatan sistem fiskal daerah.
Sementara itu, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Yudia Ramli menyoroti peran vital BPD sebagai agen pembangunan ekonomi daerah. Ia mengungkapkan bahwa penguatan dan pengembangan BPD menjadi sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan saat ini.
"Dibutuhkan penguatan dan pengembangan BPD dalam menjawab berbagai tantangan saat ini. Salah upayanya melakukan optimalisasi pembiayaan ekonomi daerah, meningkatkan akses keuangan daerah, hingga transformasi digital," katanya.
Selain kerja sama SIPD-RI dan Siskeudes, pihaknya juga mendorong kemitraan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Transformasi digital yang dilakukan BPD kini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Layanan perbankan yang semula hanya tersedia secara konvensional, kini telah bergeser ke layanan digital yang lebih cepat dan efisien.
Hal senada juga disampaikan oleh Yudi Permana, Pengawas Utama Kelompok Spesialis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menyatakan bahwa digitalisasi telah menjadi keharusan untuk meningkatkan daya saing BPD.
"OJK sudah memberikan panduan. Sudah banyak rambu-rambu yang kita berikan. Ini semua ada dalam Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 mencakup arah pengembangan dan penguatan BPD ke depan untuk mengakselerasi BPD, jadi bank resilien, kompetitif, dan kontributif," jelas Yudi.
Ia juga menekankan bahwa penerapan teknologi harus dibarengi dengan tata kelola yang kuat dan sistem keamanan siber yang memadai. OJK telah menyediakan kerangka regulasi yang tertuang dalam POJK No. 12/POJK.03/2021 dan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 untuk menjamin ketahanan dan keamanan siber perbankan.
Di sisi lain, pengamat perbankan Eko B Supriyanto menyoroti pentingnya sinergi antara regulasi pemerintah daerah dan kebijakan OJK. Ia menyayangkan masih adanya konflik regulasi yang menghambat performa BPD.
Baca Juga: Gandeng UHN, BTN Kembangkan SDM dan Beri Layanan Perbankan
"Meski sudah terjadi kemajuan TI yang pesat di BPD, namun masih beberapa yang perlu ditingkatkan terutama tentang cyber security,” tegas Eko.
