Infografis
Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu disampaikan Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Kegiatan tersebut digelar atas kerja sama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.
Lebih lanjut, Ribka mengatakan, kementerian dan lembaga terkait memang saling bersinergi untuk mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.
“Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita,” jelasnya.
Ia menuturkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Hal ini termasuk dengan menggelar Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (Pemda).
Dia menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong Pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.
“Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan [kepala daerah],” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah dalam arahannya menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Komitmen ini ditunjukkan, antara lain, dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP. Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.
Fahri mengimbau Pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut. “Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?” ujarnya.
Baca Juga: Wamendagri Ribka: Asta Cita Presiden Jadi Acuan Penyusunan RKPD
Di sisi lain, ia mengatakan, selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik. “Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk,” jelasnya.
