REGIONAL:
Suara.com - Sebuah ironi pahit terungkap dalam diskusi publik di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2025).
Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, membuka mata publik terhadap realita getir yang dihadapi para pekerja informal dari kelompok miskin dan miskin ekstrem.
Di tengah himpitan ekonomi, uang belasan ribu rupiah untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan ternyata harus "bertarung" sengit dengan kebutuhan mendasar akan sebakul beras.
Robert mengungkapkan bahwa para pekerja informal dari lapisan ekonomi paling bawah lebih memilih untuk mengamankan perut yang keroncongan dengan membeli 1 hingga 1,5 kilogram beras daripada menyisihkan uang sebesar Rp 16.800 per bulan untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan.
"Tapi mereka (pekerja) sampaikan, Rp 16.800 itu mungkin dianggap kecil per bulan, tapi uang segini kalau dibeli beras sudah bisa 1,5 kilogram," ujar Robert dengan nada prihatin dalam Diskusi Publik Keasistenan Utama VI tersebut.
Pernyataan ini sontak menggambarkan jurang yang menganga antara idealisme perlindungan sosial dan realitas ekonomi kaum papa.
Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan gencar mendorong pekerja informal yang dianggap mampu secara finansial untuk menjadi peserta mandiri, dengan kewajiban membayar iuran sebesar Rp 16.800 untuk kedua program jaminan tersebut.
Bahkan, petani dan nelayan pun menjadi target sosialisasi untuk ikut serta dalam skema kepesertaan mandiri ini.
Namun, temuan Ombudsman ini menjadi tamparan keras bagi pendekatan tersebut.
Bagi mereka yang berjuang untuk makan sehari-hari, konsep risiko di masa depan dan manfaat yang belum pasti terasa jauh panggang dari api.
Prioritas utama mereka adalah memastikan ketersediaan pangan untuk keluarga saat ini. Iuran BPJS Ketenagakerjaan, meski nominalnya terlihat kecil, menjadi beban yang signifikan dan menggerogoti anggaran belanja harian yang sudah sangat terbatas.
Robert Na Endi Jaweng dengan tegas mengharapkan adanya pergeseran paradigma dalam melihat perlindungan sosial bagi kelompok pekerja miskin ini.
Ia menyerukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas alternatif sumber pembiayaan di luar skema kepesertaan mandiri.
"Kita berharap bapak-ibu BPJS maupun pemerintah melihat ini sebagai pemenuhan tanggung jawab, bukan bagian dari aksi karikatif, bukan bagian dari sesuatu yang seolah belas kasihan kepada yang miskin," pungkas Robert.
Pernyataan ini menyoroti bahwa perlindungan sosial seharusnya menjadi hak fundamental warga negara, terutama bagi mereka yang paling rentan secara ekonomi.
Pernyataan Ombudsman ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana negara dapat hadir secara lebih efektif dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja informal miskin.
Beberapa alternatif pembiayaan yang mungkin dapat dipertimbangkan antara lain:
Skema Subsidi Silang yang Lebih Progresif: Mengoptimalkan kontribusi dari pekerja formal dan perusahaan untuk mensubsidi iuran pekerja informal yang kurang mampu.
Alokasi Anggaran Negara: Menganggarkan dana khusus dari APBN maupun APBD untuk menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja miskin dan miskin ekstrem.
Kemitraan dengan Pihak Ketiga: Menggandeng perusahaan swasta melalui program CSR atau filantropi untuk mendukung pembiayaan jaminan sosial bagi pekerja informal.
Program Pemerintah Daerah yang Terintegrasi: Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program jaminan sosial bagi pekerja informal di wilayahnya, bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Dilema yang dihadapi pekerja informal miskin ini bukan hanya sekadar persoalan individu. Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini dapat menghambat peningkatan produktivitas nasional, mengancam kesejahteraan sosial, dan mencederai prinsip keadilan sosial. Pekerja yang terus dihantui rasa cemas akan risiko kecelakaan kerja atau kematian tanpa adanya jaminan, tentu tidak dapat bekerja dengan tenang dan optimal.
TERPOPULER
