REGIONAL:
Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membuka tabir mengenai mekanisme pendanaan "super jumbo" senilai Rp 50 triliun yang tengah digenjot dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
Angka fantastis ini diproyeksikan menjadi amunisi tambahan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan program yang dijanjikan akan menyentuh puluhan juta anak Indonesia.
"Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran," ungkap Kepala BGN Dadan Hindayana usai mengikuti pembahasan rancangan Perpres tentang Tata Kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Dadan menegaskan bahwa anggaran untuk program MBG secara prinsip telah "dikantongi" oleh pemerintah.
Namun, besaran tambahan Rp 50 triliun yang akan "digelontorkan" sangat bergantung pada seberapa cepat akselerasi program MBG akan dilakukan.
"Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," jelasnya, memberikan indikasi bahwa implementasi program akan dilakukan secara bertahap namun dengan target yang ambisius.
Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan motivasi kuat di balik urgensi percepatan program MBG ini.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kondisi gizi anak-anak di berbagai daerah.
"Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, dia merasa miris karena sebenarnya lebih banyak yang bisa menerima, maka kita membutuhkan percepatan seperti ini," tutur Dadan, menggambarkan betapa besar komitmen presiden terpilih untuk memastikan program ini dapat menjangkau lebih banyak anak yang membutuhkan.
Senada dengan Dadan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah terus "menggodok" Perpres atau bahkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat capaian target program MBG yang ambisius, yakni menjangkau 82,9 juta orang penerima manfaat.
Angka ini mencerminkan skala besar dan kompleksitas implementasi program yang membutuhkan koordinasi lintas sektoral yang solid.
Menko Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Perpres atau Inpres yang tengah disusun akan menjadi "blueprint" raksasa yang mengatur berbagai aspek krusial dari program MBG.
"Ini harus dirumuskan peran itu karena ini program utama, harus ada urgensi bahwa ini sangat mendesak dan penting. Nah, nanti akan dirumuskan dalam perpres atau inpres," ujarnya, menekankan betapa pentingnya landasan hukum yang kuat untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.
Adapun poin-poin strategis yang akan tertuang dalam regulasi tersebut meliputi strategi implementasi, jumlah sekolah yang akan terlibat, tata kelola program yang transparan dan akuntabel, pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat bawah, hingga pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dari tiap-tiap kementerian dan lembaga terkait.
Keterlibatan aktif dari berbagai pihak ini dipandang krusial mengingat skala penerima manfaat yang mencapai puluhan juta orang.
Menko Pangan juga menekankan bahwa untuk mengurus 82,9 juta orang penerima manfaat MBG, dibutuhkan keterlibatan aktif dan sinergis dari berbagai pihak.
Mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah di berbagai tingkatan, hingga berbagai stakeholders terkait seperti organisasi masyarakat sipil, ahli gizi, dan pelaku usaha di bidang pangan.
Kolaborasi yang solid dan terkoordinasi menjadi syarat mutlak untuk memastikan program ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Dengan anggaran tambahan yang fantastis dan payung hukum yang tengah disiapkan secara matang, program Makan Bergizi Gratis ala Prabowo ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan janji kampanye dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini.
TERPOPULER
