Infografis
Selama periode 2025 hingga 2035, struktur kebutuhan gas bumi nasional menunjukkan pola yang relatif sama. Sektor kelistrikan, pupuk, dan industri manufaktur akan tetap menjadi pengguna utama, yang memerlukan jaminan pasokan berkelanjutan.
Meskipun pasokan gas secara kumulatif masih berada dalam kondisi surplus, ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan di berbagai wilayah telah menunjukkan kecenderungan yang semakin lebar.
Untuk tahun ini saja masalah pasokan gas cukup dirasakan. Pemerintah memutuskan untuk melalukan swap gas pipa yang diekspor ke Singapura menjadi LNG. Ini membuat kebutuhan gas sampai Juni tahun ini sudah tercukupi.
Pemerintah melakukan Swap Gas sebesar up to 25 BBTUD dari Natuna untuk kebutuhan domestik, khususnya wilayah Batam. Strategi ini efektif rencana dimulai pada 1 Juni 2025.
SKK Migas juga merilis informasi tentang pengalihan ekspor LNG. Kebutuhan LNG domestik sampai dengan bulan Juni 2025 telah terpenuhi dengan total tambahan pasokan LNG domestik periode Januari – Jun 2025 sekitar 18 kargo. Periode Juli – Des 2025 akan dilakukan upaya pengalihan/rescheduling kargo ekspor up to 30 kargo untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Sampai Juni 2025 kita aman ,setelah itu kita coba otak-atik mulai dari penjadwalan pengiriman LNG, hingga meminta PLN dan PGN untuk menghitung lagi kebutuhan gasnya," kata Ufo.
Rachmat Hidajat, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina Hulu Energi (PHE) mengakui, dengan adanya temuan gas di wilayah timur Indonesia membuat Pertamina sangat berharap kolaborasi dan keterlibatan pemerintah untuk bisa memastikan ketersediaan pasar konsumen gas.
"Harapan ke depan inventory kita banyak, tapi stranded field dan marjinal. Belum bisa optimasi semua. Butuh kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Karena bagaimana caranya agar market mudah akses ke kita. Misalnya, negara chip in infrastruktur ini akan unlock inventory," ungkap Rachmat.
Sementara itu, Sugeng Suparwoto, Anggota Komisi XII DPR RI, menegaskan bahwa infrastuktur dasar memang harus bisa disiapkan pemerintah. Tanpa infrastruktur dasar yang memadai maka akan ada peningkatan biaya yang ujungnya akan berdampak pada harga gas.
Baca Juga: Kapolri-Mentan Panen Raya Jagung di Sulsel: Produksi Melonjak 39 Persen
"Kita enggak mempunyai infrastruktur dengan pipa. Ada tambahan ongkos kalau bukan pipa (LNG)," ungkap Sugeng.
