Suara.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyoroti angka backlog atau kondisi di mana jumlah rumah yang terbangun kurang dari jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat mencapai 15 juta unit.
Angka ini naik dari hasil survei sebelumnya di angka 9,9 juta.
Menurut Fahri angka backlog ini bisa diperkecil dengan meningkatnya perkembangan properti syariah yang semakin diminati masyarakat.
"Hal ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menjawab tantangan kebutuhan perumahan nasional," kata Fahri dalam acara yang diselenggarakan Asosiasi Properti Syariah Indonesia (APSI), di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Dalam acara itu, pihak APSI juga turut melakukan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pengembang properti yang menerapkan skema syariah.
Harapannya, para peserta tidak hanya mampu menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah, tetapi juga memastikan kualitas properti yang dikembangkan baik dari sisi syariah maupun legalitas.
Dengan demikian, properti yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai syariah secara konsisten.
Selain itu melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta memperoleh pemahaman mengenai perkembangan sektor properti terkini serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan dan kemajuan properti syariah di Indonesia.
Sebelumnya dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2023, angka backlog tercatat ada di angka 9,9 juta berdasarkan kepemilikan. Sementara berdasarkan kelayakan huni, angka backlog dari Susenas 2023 ada di angka 26,9 juta.
Untuk saat ini, potensi lahan rumah dari aset Badan Bank Tanah di seluruh Indonesia mencapai 36.116 hektare (ha) dengan 485 ha di antaranya adalah potensi lahan di desa. Sementara potensi lahan dari tanah terindikasi terlantar mencapai 79.925 ha dengan 683 ha di antaranya berada di desa. Selain itu terdapat potensi dari tanah kas desa yang memiliki luas 17.496.424 ha.
TERPOPULER
