Infografis
Suara.com - Isu pengembalian aset negara yang hilang dalam skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, desakan kuat datang dari seorang ekonom terkemuka, Sasmito Hadinegoro dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ia secara langsung mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas, yaitu menyita 51 persen saham PT Bank Central Asia (BCA) Tbk.
Menurut Sasmito, yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Presiden Prabowo perlu segera membentuk tim khusus untuk membongkar dugaan mafia keuangan di balik skandal yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Sasmito meyakini bahwa pemerintah memiliki hak penuh untuk mengambil alih saham tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya.
"Angin kencang beberapa kali telah kita tiupkan untuk mengusut kembali kasus BLBI-BCA. Pemerintah punya hak untuk mengambil kembali 51 persen saham BCA, tanpa harus bayar," ujar Sasmito, pada Selasa (12/8/2025) lalu.
Menurut dia, ada dugaan rekayasa dalam akuisisi saham BCA oleh Grup Djarum yang dimiliki oleh keluarga Budi Hartono pada era kepemimpinan Megawati.
Ia menyebutkan, bahwa pada Desember 2002, nilai saham BBCA Rp117 triliun. Dalam buku, BCA mempunyai utang ke negara Rp60 triliun, diangsur Rp7 triliun setiap tahunnya. Tuduhan ini memunculkan kembali perdebatan tentang transparansi dan keadilan dalam proses privatisasi bank tersebut.
Perjalanan Sejarah Kepemilikan BCA
Desakan untuk mengambil alih saham BCA membawa kita kembali menelusuri sejarah panjang bank swasta terbesar di Indonesia ini. Perjalanan BCA penuh liku, dari semula dimiliki oleh pengusaha swasta, beralih ke tangan pemerintah, hingga akhirnya kembali dikuasai oleh swasta.
Baca Juga: Dua Raksasa Properti Jepang Kajima & Mitsubishi Dikabarkan Incar Saham Diamond Citra Propertindo
Awal Mula dan Perkembangan BCA dimulai pada tahun 1955, bukan sebagai bank, melainkan perusahaan perajutan bernama NV Perseroan Dagang Dan Industrie Semarang Knitting Factory.
Pada tahun 1957, perusahaan ini diakuisisi oleh pengusaha visioner, Sudono Salim, dan berganti nama menjadi NV Bank Central Asia. Dengan kantor pusat yang dipindahkan ke Jakarta, BCA memulai operasionalnya sebagai sebuah bank.
Nama PT Bank Central Asia (BCA) baru resmi digunakan pada tahun 1975, dan dua tahun kemudian, mendapat status sebagai bank devisa. Pada era 1980-an dan 1990-an, BCA mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi pelopor inovasi perbankan, menjadikannya pilihan utama banyak nasabah.
Krisis 1998 dan Pengambilalihan Pemerintah Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 menjadi titik balik dalam sejarah BCA.
Bank ini mengalami bank rush besar-besaran, memaksa pemerintah mengambil alih melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pengambilalihan ini terjadi karena Sudono Salim memiliki utang BLBI kepada pemerintah.
Setelah proses rekapitalisasi pada tahun 1999, pemerintah secara resmi menguasai 92,8% saham BCA, menjadikannya bank milik negara untuk sementara waktu.
