Infografis
"Bagi sebagian orang, ini memiliki konsekuensi yang mengerikan. Banyak orang berjuang untuk membayar kembali kredit yang tidak mampu mereka bayar, menunggak tagihan penting, dan sering kali membutuhkan dukungan darurat, seperti kupon bank makanan," tambahnya.
Langkah-langkah untuk memperketat pengawasan sektor ini telah dibahas selama bertahun-tahun, dan pemerintah sebelumnya meluncurkan rencana pada tahun 2023.
Berdasarkan undang-undang baru, yang akan mulai berlaku tahun depan, pemerintah mengatakan perusahaan BNPL harus mengikuti standar yang konsisten. Sehingga pembeli tahu apa yang mereka setujui, lalu mampu membeli dan bagaimana mendapatkan bantuan jika diperlukan.
Sementara itu, Emma Reynolds, sekretaris ekonomi untuk Departemen Keuangan, mengatakan BNPL telah mengubah belanja bagi jutaan orang. Tetapi telah membuat konsumen terekspos dan beroperasi seperti "liar".
"Aturan baru ini akan melindungi pembeli dari perangkap utang dan memberi sektor ini kepastian yang dibutuhkannya untuk berinvestasi, tumbuh, dan menciptakan lapangan kerja," tambahnya.
Lisa Webb, pakar hukum konsumen di asosiasi konsumen Which mengatakan penelitiannya menunjukkan banyak pengguna tidak menyadari bahwa mereka berutang. Tapi tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk membayar.
Seorang juru bicara Klarna, salah satu pemasok layanan BNPL terbesar di Inggris, mengatakan perusahaan telah mendukung regulasi untuk sektor tersebut sejak 2020.
"Senang melihat kemajuan dalam regulasi, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan FCA untuk membuat aturan guna melindungi konsumen dan mendorong inovasi," katanya.
Penyedia BNPL utama lainnya, Clearpay, mengatakan akan mendukung FCA untuk memberikan regulasi yang sesuai dengan tujuannya. Serta emastikan perlindungan konsumen, menyediakan inovasi yang sangat dibutuhkan dalam kredit konsumen, dan mendukung sektor FinTech yang berkembang pesat di Inggris.
Baca Juga: Danantara Mulai Jajaki Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Global
