REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah Inggris telah mengumumkan peraturan baru mengenai paylater atau layanan pinjaman beli sekarang bayar nanti. Lantaran layanan ini terus melonjok dalam penggunanaanya.
Berdasarkan, survei komprehensif oleh regulator keuangan Inggris, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA), menemukan jumlah pengguna BNPL telah meningkat secara signifikan. Hingga dua juta dalam tiga tahun terakhir. Dikatakan bahwa 40% orang tua tunggal seperti janda hingga duda menggunakan paylater. Adapun, 35% wanita berusia antara 25 dan 34 tahun menggunakan produk BNPL.
Untuk itu pemerintah membuat aturan baru mengenai penggunaan paylater. Hal ini dilakukan untuk melindungi nasabah atau pengguna yang memilih pembayaran payalater yang tidak diatur.
Berdasarkan undang-undang tersebut, pemberi pinjaman harus melakukan pemeriksaan keterjangkauan untuk menghentikan orang mengambil terlalu banyak utang. Serta pembeli harus memiliki akses yang lebih cepat ke pengembalian dana.
Penggunaan beli sekarang, bayar nanti (BNPL) telah melonjak baru-baru ini, dengan 11 juta orang di Inggris diperkirakan telah menggunakannya tahun lalu. Tetapi ada kekhawatiran beberapa orang menghabiskan lebih dari yang mereka mampu.
Kelompok konsumen menyambut baik langkah tersebut dan mengatakan banyak pengguna tidak menyadari bahwa mereka mengambil utang yang mungkin sulit mereka bayar.
Dilansir BBC, layanan paylater ini menawaekan membayar penuh jumlah pembelian sekaligus. Hingga, pembeli dapat membagi pembayaran menjadi jumlah yang lebih kecil dalam jangka waktu yang singkat. Biasanya hanya beberapa minggu atau bulan.
Bagi sebagian orang, ini dapat menjadi cara yang mudah untuk membagi biaya belanja, Tetapi ada kekhawatiran bahwa beberapa konsumen mungkin menanggung terlalu banyak utang.
Produk BNPL saat ini tidak diatur dan Citizens Advice mengatakan bahwa langkah-langkah baru tersebut merupakan "langkah penting" menuju perlindungan yang lebih baik bagi pembeli.
"Sudah terlalu lama, orang-orang terpapar utang yang tidak terjangkau dari sektor BNPL yang beroperasi di area abu-abu regulasi," kata Tom MacInnes, direktur kebijakan di Citizens Advice.
"Bagi sebagian orang, ini memiliki konsekuensi yang mengerikan. Banyak orang berjuang untuk membayar kembali kredit yang tidak mampu mereka bayar, menunggak tagihan penting, dan sering kali membutuhkan dukungan darurat, seperti kupon bank makanan," tambahnya.
Langkah-langkah untuk memperketat pengawasan sektor ini telah dibahas selama bertahun-tahun, dan pemerintah sebelumnya meluncurkan rencana pada tahun 2023.
Berdasarkan undang-undang baru, yang akan mulai berlaku tahun depan, pemerintah mengatakan perusahaan BNPL harus mengikuti standar yang konsisten. Sehingga pembeli tahu apa yang mereka setujui, lalu mampu membeli dan bagaimana mendapatkan bantuan jika diperlukan.
Sementara itu, Emma Reynolds, sekretaris ekonomi untuk Departemen Keuangan, mengatakan BNPL telah mengubah belanja bagi jutaan orang. Tetapi telah membuat konsumen terekspos dan beroperasi seperti "liar".
"Aturan baru ini akan melindungi pembeli dari perangkap utang dan memberi sektor ini kepastian yang dibutuhkannya untuk berinvestasi, tumbuh, dan menciptakan lapangan kerja," tambahnya.
Lisa Webb, pakar hukum konsumen di asosiasi konsumen Which mengatakan penelitiannya menunjukkan banyak pengguna tidak menyadari bahwa mereka berutang. Tapi tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk membayar.
Seorang juru bicara Klarna, salah satu pemasok layanan BNPL terbesar di Inggris, mengatakan perusahaan telah mendukung regulasi untuk sektor tersebut sejak 2020.
"Senang melihat kemajuan dalam regulasi, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan FCA untuk membuat aturan guna melindungi konsumen dan mendorong inovasi," katanya.
Penyedia BNPL utama lainnya, Clearpay, mengatakan akan mendukung FCA untuk memberikan regulasi yang sesuai dengan tujuannya. Serta emastikan perlindungan konsumen, menyediakan inovasi yang sangat dibutuhkan dalam kredit konsumen, dan mendukung sektor FinTech yang berkembang pesat di Inggris.
TERPOPULER
