Bikin Tidur Tak Nyenyak, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Makin Suram

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melontarkan peringatan keras tentang masa depan perekonomian global yang suram.

Dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III, Selasa (20/5/2025), Sri Mulyani menegaskan bahwa dunia akan terus dibayangi ketidakpastian akut akibat kombinasi berbahaya dari persaingan ekonomi, perang dagang, perang keuangan, hingga konflik militer antar negara.

"Dunia akan terus dibayangi ketidakpastian akibat persaingan dan perang ekonomi, perang dagang, perang keuangan dan bahkan perang militer antar negara," kata Sri Mulyani, melukiskan gambaran suram yang harus dihadapi Indonesia dan seluruh dunia.

Menurut Sri Mulyani, gelombang perang dagang yang eskalatif dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi global telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun. Ia menunjuk beberapa indikator konkret di triwulan I tahun ini yang menunjukkan adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara.

"Korea Selatan mengalami kontraksi 0,1% year on year, ini adalah pertama kali sejak COVID tahun 2020 terjadi. Malaysia yang pada triwulan IV-2024 sempat tumbuh 4,9%, pada triwulan I-2025 hanya tumbuh 4,4%. Singapura yang menjadi hub dari perdagangan dan investasi global mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan dari triwulan sebelumnya tumbuh 5% menjadi hanya 3,8% year on year," beber Sri Mulyani, menunjukkan betapa rentannya fondasi ekonomi global saat ini.

Sri Mulyani menyoroti perubahan paradigma yang drastis. Globalisasi dan semangat kerja sama antar negara, yang selama ini menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi, kini telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan sengit di semua lini. Blok-blok kesepakatan perdagangan dan investasi yang dibangun antar negara disebutnya telah ditinggalkan dan tidak lagi dihormati.

"Proteksionisme dan orientasi inward looking serta prinsip my country first telah mengancam dan menghancurkan kerja sama bilateral dan multilateral yang merupakan tatanan global sejak pasca Perang Dunia II yang dibangun dan didominasi oleh negara-negara Barat dalam hal ini Amerika Serikat," tutur Sri Mulyani. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa prinsip-prinsip dasar tatanan ekonomi dunia pasca-Perang Dunia II sedang terkikis oleh gelombang nasionalisme ekonomi yang baru.

Situasi ini pada akhirnya menciptakan gangguan rantai pasok global yang selama ini menjadi andalan dan fondasi bagi sistem ekonomi. Volatilitas dan ketidakpastian global ini turut melemahkan kegiatan ekspor-impor, serta mendorong aliran modal keluar (capital outflow). Pada gilirannya, hal ini mengancam stabilitas nilai tukar, meningkatkan tekanan inflasi, dan menyebabkan suku bunga global tetap tinggi, menciptakan lingkaran setan bagi perekonomian dunia.

Menteri Keuangan juga secara spesifik menyoroti kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang mengingatkannya pada kondisi 125 tahun lalu. Dalam kondisi ini, peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang diciptakan sebagai tempat negosiasi sengketa dagang antar negara, secara de facto disebut tidak lagi berjalan efektif.

"Kebijakan pengenaan tarif resiprokal oleh AS kepada 145 negara mitra dagangnya yang diumumkan Presiden Trump pada 2 April 2025, dapat dibandingkan atau setara dengan tingkat tarif ekstrem tinggi yang dilakukan AS 125 tahun lalu. Jarum sejarah dunia seakan berputar balik mundur satu abad ke belakang di AS, atau bahkan mundur ke abad 16-18 sewaktu kebijakan Merkantilisme mendominasi dunia," ungkap Sri Mulyani.

Pernyataan ini adalah peringatan serius. Kebijakan proteksionisme ekstrem ala Trump, menurut Sri Mulyani, mencerminkan kembali era Merkantilisme, di mana negara-negara berupaya memaksimalkan ekspor dan membatasi impor untuk mengumpulkan kekayaan. Situasi ini, lanjutnya, memicu berbagai perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara.