- Pemerintah dan BUMN telah menyepakati skema penyelesaian utang Whoosh, tinggal menunggu proses administrasi dan penandatanganan.
- Kementerian Keuangan disebut terlibat dalam pengelolaan, namun operasional tetap dijalankan oleh KAI.
- Restrukturisasi ditujukan untuk memperkuat struktur pendanaan tanpa mengganggu layanan kepada masyarakat.
Suara.com - Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, mengungkapkan proses restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sudah final. Hanya saja, Ia tidak merinci lebih lanjut soal skema restrukturisasi tersebut.
Namun, sebelum mengumbar ke publik, Dony yang juga COO BPI Danantara ini akan kembali bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk proses administrasi.
"Nanti kita akan sampaikan keseluruhan proses penyelesaian. Yang tadi saya berdiskusi dengan Pak Menkeu juga dan sudah ada kesepakatannya sudah selesai seluruh kajian dan lain sebagainya tinggal kita akan ada proses, tentu ada proses formalnya, ya ada signing dan sebagainya," ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/4/2026).
![Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengingatkan BUMN tak hanya mengejar keuntungan, tapi beri dampak sosial ke masyarakat. [Suara.com/Achmad Fauzi].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/04/03/44228-dony-oskaria-danantara-bp-bumn.jpg)
Dalam hal ini, Dony tak menampik memang ada porsi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dalam pengelolaan whoosh. Namun, Ia menegaskan, operasional Whoosh tetap berada di tangan KAI.
"Operasional tetap di KAI, karena memang kereta api Indonesia kan memang bidangnya itu," ucapnya.
Sayangnya, Dony lagi-lagi tak merinci berapa porsi pengelolaan Whoosh yang dipegang Kementerian Keuangan. Akan tetapi, ia memastikan pemerintah dan BUMN telah sepakat menyelesaikan utang kereta cepat.
"Nah ini nanti akan kita sampaikan, kan gak surprise lagi nanti saya dan Pak Menkeu tentunya akan barengan untuk menyampaikan kepada publik mengenai proses penyelesaian," bebernya.
"Tapi yang pasti penyelesaiannya sudah segera akan kita tandatangani dan kita bereskan, dan yang paling penting adalah layanan kepada publik tidak terganggu dan justru akan menjadi semakin baik dengan kejelasan mengenai struktur pendanaan daripada Kereta Api Cepat kita," sambung Dony.
Sebelumnya, Dony mengonfirmasi bahwa skema pengambilalihan oleh Kemenkeu masuk dalam meja pembahasan.
"Iya, kemungkinan (diambil alih Kemenkeu). Ini sedang kita bahas, insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi selesai," kata Dony
Dony menekankan bahwa pemerintah ingin mengembalikan fungsi BUMN sesuai dengan core business atau keahlian masing-masing. Selama ini, konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)—yang terdiri dari PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), dan PTPN—memegang 60 persen saham KCIC.
Sebagai informasi, saat ini konsorsium China masih memegang 40 persen kepemilikan di KCIC. Belum dijelaskan lebih rinci bagaimana posisi mitra strategis asal Negeri Tirai Bambu tersebut jika restrukturisasi ini dieksekusi.