Suara.com - Aroma perombakan Kabinet Merah Putih semakin santer tercium menjelang Juni. Isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto kini jadi perbincangan hangat, terutama dengan mencuatnya nama-nama menteri di sektor ekonomi yang disebut-sebut bakal terlempar dari kursi kekuasaan.
Gelombang spekulasi ini bahkan menyeret dua nama besar yakni Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Sumber internal Suara.com membocorkan bahwa kursi Airlangga terancam digeser oleh Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK). Sementara itu, nasib Erick Thohir kian jadi sorotan di tengah kebijakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang kabarnya menginstruksikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menunda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Isu ini, jika benar, bisa jadi pukulan telak bagi Erick yang dikenal sangat dominan di sektor BUMN.
Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia, Herry Gunawan, turut menganalisis situasi ini. Menurutnya, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Jika dirasa pembantunya para menteri dan pemimpin lembaga sudah tidak cocok, pergantian bisa dilakukan kapan saja. Ini berlaku juga bagi Erick Thohir maupun Airlangga Hartarto.
Herry menyoroti posisi politik keduanya yang relatif lemah. Erick Thohir bukan berasal dari partai politik, dan kekuatan Airlangga di Golkar pun disebut melemah setelah tampuk kendali diambil alih oleh Bahlil.
"Karena itu, posisi keduanya relatif lemah. Dengan demikian, jika ada pergantian pada dua orang itu, potensi gejolak politiknya juga relatif kecil," kata Herry saat dihubungi Suara.com pada Rabu (21/5/2025).
Menurut dia situasi ini berbeda jika menteri yang dicopot memiliki kekuatan memadai di partai politik, apalagi dengan posisi ketua umum. Jika tidak ada kompromi, potensi gejolak politiknya bisa sangat besar dan berpotensi mengganggu program-program Prabowo di DPR.
Secara khusus, Herry Gunawan menyoroti posisi Erick Thohir terkait dengan kehadiran Danantara. Erick disebut sebagai salah satu pejabat yang memiliki jabatan dan peran paling banyak di lingkaran BUMN.
Dirinya menyebutkan bahwa jabatan Etho panggilan akrabnya mulai dari Menteri BUMN (regulator dan kuasa pemerintah sebagai pemegang saham), Ketua Dewan Pengawas Danantara (aktif sebagai operator karena mengawasi pengelolaan BUMN), dan Anggota Dewan Pengawas INA (lembaga investasi pemerintah, yang juga aktif dalam kegiatan BUMN).
"Kekuasaannya di BUMN sangat tidak terbatas, karena dari hulu hingga hilir. Tak peduli dengan adanya conflict of interest," tegas Herry, menyoroti konsentrasi kekuasaan yang terlampau besar pada satu figur.
Perbincangan mengenai reshuffle ini tak hanya bergulir di lingkaran Istana, tapi juga menjadi topik hangat dalam diskusi peringatan Reformasi 1998 yang dihadiri sejumlah aktivis dan akademisi.
Dalam acara yang digelar di Hotel JS Luwansa, Rabu (21/5/2025), pakar hukum tata negara Feri Amsari dan akademisi Rocky Gerung secara terang-terangan menyinggung kemungkinan perombakan kabinet Prabowo.
"Bagi saya, letak penting yang mau atau harus dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah mengubah dan memastikan ada demokrasi konstitusional terwujud. Termasuk di dalam bidang ekonomi. Masalah besarnya adalah seluruh menteri-menteri ekonomi adalah orang Jokowi," cetus Feri Amsari dalam pemaparannya.
Feri menilai, masih banyak wajah-wajah lama di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo yang, menurutnya, tidak sepenuhnya memperjuangkan gagasan dan visi Prabowo.
"Bagaimana kita mau akselerasi kalau menteri-menteri ekonominya adalah orang-orang Jokowi yang masuk, kemudian tidak memperjuangkan gagasan-gagasan Presiden Prabowo," ungkap Feri, menyiratkan adanya ketidakcocokan filosofi dalam tim ekonomi di kabinet saat ini.
TERPOPULER
