Suara.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tengah menjadi sorotan publik setelah dicecar berbagai pertanyaan tajam oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya dari Komisi VI, terkait skema bisnis dan sumber pendapatan Koperasi Merah Putih yang tengah direncanakan untuk dibentuk di seluruh wilayah desa Indonesia. Proyek ambisius ini menargetkan pembentukan sebanyak 80.000 unit koperasi desa atau yang disebut Koperasi Merah Putih (KopDes).
Anggota Komisi VI DPR, Nurdin Halid, memberikan penekanan agar Menteri Koperasi dapat benar-benar melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pendirian koperasi-koperasi tersebut. Ia mengingatkan agar proyek ini tidak menjadi beban baru bagi keuangan desa dan tidak menciptakan fenomena “koperasi fiktif” atau koperasi yang hanya ada di atas kertas.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa salah satu sistem pendanaan yang digagas berasal dari pinjaman yang diberikan oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang nantinya akan dibayar secara bertahap menggunakan dana desa.
Skema ini dianggap berpotensi membebani anggaran desa dalam jangka panjang. Bahkan, sistem tersebut bisa memicu tekanan pada kondisi keuangan perbankan milik pemerintah (bank BUMN), khususnya dalam aspek pengelolaan risiko dan likuiditas. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa berujung pada peningkatan angka kredit bermasalah atau kredit macet.
Selain isu pendanaan, anggota Komisi VI lainnya, Darmadi Durianto, mengajukan pertanyaan krusial terkait model bisnis koperasi tersebut. Dalam forum Rapat Kerja (Raker) Komisi VI bersama Menteri Koperasi yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin, 26 Mei 2025, Darmadi mempertanyakan bagaimana mungkin setiap KopDes Merah Putih bisa menghasilkan keuntungan sebesar Rp1 miliar dalam waktu satu tahun.
Jika dikalikan, maka seluruh 80.000 KopDes akan berpotensi meraup keuntungan kolektif mencapai Rp80 triliun per tahun—angka yang dinilai terlalu fantastis dan tidak realistis jika tidak dijelaskan secara rinci.
Darmadi menyoroti pernyataan Menteri Koperasi di sejumlah media yang menyebut bahwa KopDes dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp1 miliar melalui skema monopoli usaha tertentu. Ia pun mengkritisi rasionalitas dari proyeksi tersebut. “Model usaha seperti apa yang bisa menghasilkan keuntungan Rp1 miliar hanya dengan modal awal Rp3 miliar atau Rp5 miliar? Itu artinya 20% keuntungan per tahun. Sulit sekali menemukan bisnis dengan return sebesar itu, Pak Menteri,” ungkap politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut. Oleh karena itu, ia menuntut penjelasan menyeluruh dan transparan terkait rencana model usaha koperasi yang akan dijalankan.
Lebih lanjut, Darmadi mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang tersedia, hanya sekitar 26 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saat ini berhasil mencetak keuntungan di atas Rp1 miliar. Itu pun sebagian besar berasal dari sektor keuangan (56%), perdagangan dan jasa (40%), serta ketahanan pangan (4%). Fakta ini menunjukkan bahwa profitabilitas sebesar itu bukanlah hal yang umum bagi badan usaha skala desa, apalagi jika dilakukan secara massal.
Dari Mana Sumber Pendapatan Koperasi Merah Putih?
Menanggapi berbagai sorotan dan kritik tersebut, Menteri Koperasi Budi Arie memaparkan bahwa estimasi keuntungan sebesar Rp1 miliar per koperasi sebenarnya bersumber dari beberapa potensi ekonomi desa yang selama ini dikuasai oleh para tengkulak atau perantara. Mengacu pada data Kementerian Pertanian, Budi menyatakan bahwa para tengkulak bisa meraup keuntungan hingga Rp300 triliun dalam satu tahun. Salah satu langkah strategis KopDes adalah mengambil alih posisi ini agar nilai ekonomi tersebut kembali ke desa, bukan ke tangan spekulan.
Selain itu, sektor pupuk bersubsidi juga menjadi potensi pendapatan. Harga dari pabrik hanya sekitar Rp2.300 per kilogram, ditambah ongkos distribusi sekitar Rp300–Rp400, seharusnya pupuk bisa dijual di harga Rp2.600–Rp2.700. Namun, realitanya, harga pupuk subsidi yang diterima petani bisa mencapai Rp4.800. Hal ini menandakan adanya celah yang cukup besar untuk efisiensi distribusi oleh koperasi.
Sumber pendapatan lainnya datang dari peluang menjadi agen distribusi LPG (liquefied petroleum gas). Menurut perhitungan Menteri Koperasi, sektor ini bisa menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp100 triliun. Jika koperasi desa mengambil alih peran sebagai distributor utama, maka keuntungan besar bisa diraih secara kolektif.
Budi Arie menegaskan bahwa tujuan utama pendirian KopDes Merah Putih adalah untuk memastikan distribusi barang-barang bersubsidi dari negara dapat dilakukan secara lebih merata, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat desa. Ia berharap koperasi ini bisa menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi desa secara berkelanjutan dan tidak hanya menjadi proyek semu tanpa manfaat nyata.
Dengan berbagai potensi keuntungan yang disampaikan, pertanyaan dari DPR tetap berfokus pada kepastian implementasi, pengawasan, dan validitas dari proyeksi bisnis yang dijanjikan. Publik kini menanti apakah program Koperasi Merah Putih benar-benar bisa membawa kesejahteraan atau justru menjadi beban fiskal baru di tingkat lokal.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
TERPOPULER
