Infografis
Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penyerapan anggaran makanan bergizi gratis (MBG) pada kuartal pertama masih rendah. Dalam hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan baru 5,58 juta orang menikmati MBG.
Penyaluran MBG ini melalui 1.863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama semester I-2025. "Makan bergizi gratis sampai Juni realisasi penerimaan manfat 5,58 juta orang kalau realisasinya baru Rp5 triliun baru 7 persen dari 71 triliun dari APBN," katanya dalam raker DPR bersama Banggar, Selasa (1/7/2025).
Kata dia, realisasi ini juga masih rendah dari target yang ditetapkan. Apalagi, target yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo adalah 30.000 SPPG dan 82,9 juta penerima manfaat meliputi 15,5 juta anak sekolah dan 2,5 juta ibu hamil.
"Maka perlu usaha keras capai target 6 bulan terakhir. Preseiden mengharapkan MBG itu menacapau 82,9 juta dan 30 ribu spgg, ini menjadi tantangan," katanya
Tidak hanya itu, realisasi anggaran ketahanan pangan selama semester I-2025 mencapai Rp46,9 triliun atau 32,7% dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu mencapai 47,5%. Beberapa programnya antara lain, cetak sawah, bantuan alsintan, intensifikasi lahan dan irigasi.
Pemerintah juga melakukan injeksi kepada Bulog sebesar Rp16,4 triliun untuk melakukan stabilisasi harga gabah dan beras.
"Anggaran ketahanan pangan Rp46,9 triliun telah terealisasi 32,7% dari APBN,"bebernya.
Tidak hanya itu, APBN harus siap menjadi instrumen yang mampu melakukan tiga fungsi sesuai Undang-Undang Keuangan Negara. APBN 2025 melakukan 3 fungsi, yakni sebagai stabilizer atau shock absorber. Tepatnya, instrumen ini menyerap semua guncangan dari efek ketidakpastian.
Baca Juga: UMKM Pemasok Program MBG Ini Sukses Tingkatkan Skala Usaha dan Lapangan Kerja, Manfaatkan KUR BRI
Tugas APBN ini sangat berat karena gejolak terus terjadi, tantangan terus meningkat tapi APBN tidak boleh tidak sehat, karena bisa tidak bisa harus melakukan 3 fungsi itu," imbuhnya.
Menurutnya, salah satu tekanan terhadap APBN dipicu oleh kebijakan Presiden AS Donald Trump. Seperti diketahui, Trump mengenakan tarif dagang yang cukup tinggi terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.
"Disisi lain kenaikan ketegangan antar negara dengan perang semakin tinggi. Harga minyak meningkat,"imbuhnya.
Indonesia pun melakukan negosiasi atas kebijakan tersebut. Sri Mulyani pun mengklain pemerintah secara aktif juga melakukan penggunaan fiskal, APBN, untuk melakukan countercyclical dari dampak tarif Trump dan perang yang berkecamuk di Timur Tengah.
"Hal ini kemudian timbulkan konsekuensi ke APBN," bebernya.
Dia pun menekankan akan bekerjasama dengan Bank Indonesia dalam menjaga perekonomian. Serta stabilitas makro dan moneter Indonesia
"Kita akan menjaga perekonomian sistem stabilitas makro dan moneter dan meredam pelemahan global dan meningkatkan ekonomi. Kami berdiskusi bersama apa yang harus dilakukan," jelasnya.
Pemerintah menetapkan sejumlah fokus utama strategi ekonomi 2026 yang mencakup pencapaian swasembada pangan dan energi, peningkatan mutu pendidikan, percepatan industrialisasi nasional, serta penguatan sistem pertahanan nasional.
Serta, meyakini bahwa pembangunan ekonomi tak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Oleh karena itu, intervensi negara tetap diperlukan secara proporsional demi mengoreksi kegagalan pasar, menciptakan pemerataan kesejahteraan, serta mewujudkan keadilan sosial.
