Pengamat Sebut Kebijakan Satu Harga LPG 3 Kg Bahlil Bisa Bebani Negara

Achmad Fauzi

Kamis, 03 Juli 2025 | 16:16 WIB
Pengamat Sebut Kebijakan Satu Harga LPG 3 Kg Bahlil Bisa Bebani Negara
Warga antre untuk membeli gas LPG 3 kilogram di salah satu agen penjualan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (4/2/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan blunder jika menerapkan kebijakan satu harga LPG 3 kilogram (kg)

Sebab, ia menjelaskan, kebijakan tesebut justru akan menambah beban negara. Selain itu, kebijakan tersebut tidak akan mampu memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg tepat sasaran kepada masyarakat miskin.

"Kebijakan satu harga LPG 3 Kg juga tidak akan menjadikan subsidi tepat sasaran lantaran siapa pun, termasuk orang kaya, masih leluasa membeli LPG subsidi," ujar Fahmy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/7/2025).

Ia mengungkapkan, kebijakan ini justru dapat memperbesar anggaran subsidi LPG yang sudah mencapai Rp 87 triliun per tahun, karena negara harus menanggung tambahan selisih biaya distribusi ke berbagai wilayah yang memiliki tantangan geografis berbeda-beda.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia/(Suara.com/Achmad Fauzi).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia/(Suara.com/Achmad Fauzi).

Lebih lanjut, Fahmy membandingkan kebijakan satu harga LPG 3 kg dengan kebijakan satu harga BBM yang telah diterapkan secara nasional.

Menurutnya, kebijakan BBM satu harga berhasil diterapkan karena distribusinya dilakukan langsung oleh SPBU Pertamina, yang relatif bisa dikontrol oleh pemerintah. Namun, distribusi LPG 3 kg lebih kompleks karena melibatkan pangkalan, agen tunggal, dan ribuan pengecer kecil di sekitar permukiman masyarakat.

"Distribusi LPG 3 Kg dilakukan oleh Pangkalan dan Agen Tunggal, juga melibatkan ribuan pengecer. Ini berbeda dengan SPBU Pertamina yang seluruhnya bisa dikontrol. Jadi tidak realistis jika kebijakan satu harga LPG diberlakukan dalam model distribusi seperti itu," kata Fahmy.

Ia menilai bahwa perbedaan harga LPG 3 kg antara pangkalan dan pengecer merupakan hal wajar, bahkan dapat diterima secara sosial karena masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk membeli LPG ke pangkalan.

"Disparitas harga di pangkalan dan agen tunggal dengan harga pengecer sesungguhnya masih wajar. Bahkan dapat diterima karena konsumen tidak mengeluarkan biaya transportasi dengan membeli LPG 3 Kg di pengecer," tambahnya.

baca juga

Fahmy juga menyebutkan, para pengecer, yang sebagian besar adalah pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, perlu menaikkan harga untuk menutupi biaya operasional dan memperoleh keuntungan wajar. Harga pasar di antara pengecer akan membentuk harga keseimbangan secara alami.

"Mustahil bagi pengecer mematok harga LPG 3 Kg hingga mencapai Rp50 ribu per tabung karena pasar akan membentuk harga keseimbangan," beber dia.

Fahmy mengingatkan bahwa kebijakan satu harga LPG 3 kg ini memiliki potensi yang sama dengan kebijakan sebelumnya yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg. Kebijakan itu justru memicu antrean panjang masyarakat miskin di pangkalan dan akhirnya dibatalkan oleh Presiden Prabowo karena dinilai menyusahkan rakyat kecil.

"Berhubung kebijakan satu harga LPG 3 Kg tidak dapat mencapai tujuan agar distribusi lebih tepat sasaran dan mengurangi disparitas harga bagi konsumen miskin, Bahlil sebaiknya membatalkan rencana kebijakan itu," imbuh Fahmy.

Pertimbangan Bahlil

Wacana pemerintah menetapkan kebijakan satu harga didorong oleh masih maraknya ketimpangan harga LPG 3 kg di berbagai daerah. Meski sudah disubsidi, harga jual di lapangan kerap melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah.

Kondisi ini dinilai Bahlil mencederai semangat subsidi yang seharusnya meringankan beban masyarakat kecil.

Ia menegaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi LPG 3 kg, yakni mencapai Rp80 hingga Rp87 triliun setiap tahunnya. Namun jika distribusinya tidak terkendali, tujuan dari bantuan tersebut tidak akan tercapai.

"Kalau harganya naik terus dan tidak terkendali, antara harapan negara dan realisasi di lapangan jadi tidak sinkron. Ini yang harus kita antisipasi," jelasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

APBN Bakal Tekor Imbas Beban Subsidi Listrik Terus Melonjak

APBN Bakal Tekor Imbas Beban Subsidi Listrik Terus Melonjak

Bisnis | Kamis, 03 Juli 2025 | 08:10 WIB

Bahlil Ngadu ke DPR Susah Tidur Gara-gara Lifting Minyak

Bahlil Ngadu ke DPR Susah Tidur Gara-gara Lifting Minyak

Bisnis | Rabu, 02 Juli 2025 | 14:36 WIB

Tadinya Ilegal, Sumur Minyak Rakyat Boleh Beroperasi Legal Tapi dengan Syarat

Tadinya Ilegal, Sumur Minyak Rakyat Boleh Beroperasi Legal Tapi dengan Syarat

Bisnis | Selasa, 01 Juli 2025 | 19:05 WIB

Terkini

Apakah PS4 Bisa Main GTA 6? Cek Harga dan Perangkat yang Dibutuhkan

Apakah PS4 Bisa Main GTA 6? Cek Harga dan Perangkat yang Dibutuhkan

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 13:08 WIB

Kemensos Jalin Kolaborasi, Siapkan Hilirisasi Siswa Sekolah Rakyat Jalur Maritim

Kemensos Jalin Kolaborasi, Siapkan Hilirisasi Siswa Sekolah Rakyat Jalur Maritim

News | Jum'at, 20 November 2026 | 13:07 WIB

Pembangkit Energi Terbarukan Harus Diimbangi Kesiapan Jaringan Transmisi

Pembangkit Energi Terbarukan Harus Diimbangi Kesiapan Jaringan Transmisi

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 13:06 WIB

Pembuktian Terbalik UU Perampasan Aset, MAKI Soroti Aturan Kaku dan Pembatasan Uang Kartal

Pembuktian Terbalik UU Perampasan Aset, MAKI Soroti Aturan Kaku dan Pembatasan Uang Kartal

News | Jum'at, 20 November 2026 | 13:06 WIB

Status BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif padahal Sudah Resign? Ini Cara Mengatasinya

Status BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif padahal Sudah Resign? Ini Cara Mengatasinya

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 13:03 WIB

49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan

49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan

Sumbar | Jum'at, 20 November 2026 | 13:02 WIB

Kisah Haru Muhammad Aidil yang Donorkan Organ Bantu Selamatkan 10 Nyawa

Kisah Haru Muhammad Aidil yang Donorkan Organ Bantu Selamatkan 10 Nyawa

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 13:00 WIB

Review Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Brutalnya Arena Ke-50

Review Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Brutalnya Arena Ke-50

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 13:00 WIB

Jakarta Masih Rawan Banjir, Lima Sungai Dinormalisasi dan 1.200 Pompa Disiagakan

Jakarta Masih Rawan Banjir, Lima Sungai Dinormalisasi dan 1.200 Pompa Disiagakan

News | Jum'at, 20 November 2026 | 12:54 WIB

OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

Sumbar | Jum'at, 20 November 2026 | 12:54 WIB

×