REGIONAL:
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ini tengah berada di Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi lanjutan.
Negosiasi ini krusial menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif dagang sebesar 32 persen untuk produk-produk Indonesia.
Indonesia termasuk dalam 12 negara yang diberikan tenggat waktu hingga 1 Agustus 2025 untuk menyelesaikan isu tarif ini. Sri Mulyani berharap negosiasi yang sedang berlangsung dapat membuahkan hasil yang lebih baik bagi Indonesia.
"Kami bersama kementerian terkait, Pak Menko sekarang sedang pergi ke AS. Beberapa langkah-langkah yang selama ini sudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan juga dengan pemerintah AS, akan terus kita bahas," ujar Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPD RI, Rabu (9/7/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa poin-poin pembahasan dalam negosiasi lanjutan ini mencakup kekhawatiran AS terkait tarif dan hambatan non-tarif, serta keinginan AS agar Indonesia melakukan investasi di sana. Pemerintah Indonesia terus menyusun strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan penawaran tambahan.
"Menyangkut concern mereka tarif, non-tariff barriers maupun mereka juga di suratnya itu mengundang investasi Indonesia di sana yang nanti juga dibutuhkan. Jadi saat ini kami dengan Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait lainnya terus mengorganisir langkah-langkah apa yang perlu untuk kita tetap bisa memberikan tambahan-tambahan. Diharapkan tetap pada awal Agustus kita bisa dapatkan term yang lebih baik," tegas Sri Mulyani.
Meskipun tensi dagang meningkat, Sri Mulyani menekankan bahwa negosiasi belum gagal. Waktu yang tersisa akan dimanfaatkan secara maksimal untuk pembahasan lanjutan. "Kan sedang dalam pembahasan, jadinya (nanti) kita lihat ya," imbuhnya.
Sri Mulyani juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara non-blok. Hal ini berarti pemerintah terus menjaga hubungan antarnegara berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. "Ya kita seimbang saja kan dari sisi hubungan kita dengan AS pasti ada, dari sisi investasi, perdagangan, dari sisi strategis, tapi Indonesia juga membuka hubungan dengan semua pihak," pungkasnya.
TERPOPULER
