RI Tetap Terkena Tarif Trump 32 Persen, CELIOS Desak Prabowo Reshuffle Kabinet

Suara.com - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai pemerintah telah gagal dalam melakukan negosiasi soal tarif resiprokal terhadap pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pasalnuya, Indonesia masih dikenaikan Tarif Trump 32 persen yang berlaku pada 1 Agustus 2025.

Padahal, tim negosiasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membawa berbagai tawaran besar mulai dari LNG, LPG, minyak mentah, gandum, hingga pesawat Boeing.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan kegagalan negosiasi bisa jadi pemicu Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan kabinet.

"Jika Indonesia ingin memperkuat posisi globalnya, perombakan kabinet adalah langkah yang tidak bisa ditunda," ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Bhima memandang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto jelas telah gagal dalam merancang strategi ekonomi luar negeri yang efektif.

"Menteri Keuangan Sri Mulyani, meskipun memiliki pandangan teknokratik yang tajam, tidak lagi cukup didengar dalam pengambilan keputusan strategis. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono tampak hanya menjalankan fungsi simbolik, bukan diplomatik yang substantif," kata Bhima.

Sementara, Peneliti CELIOS, Yeta Purnama, menyebut koordinasi antar kementerian dalam menghadapi krisis ini tampak lemah dan tidak selaras dengan kebutuhan strategis negara.

"Indonesia butuh menteri-menteri yang berani menyuarakan kepentingan publik, bukan sekadar menjalankan instruksi politik. Pembaruan arah kebijakan hanya bisa terjadi bila orang-orangnya juga diperbarui," kata Yeta.

Sebagai perbandingan, Vietnam berhasil menghindari tarif serupa dengan pendekatan diplomasi yang konsisten dan komitmen investasi nyata di AS. Indonesia justru terjebak dalam pendekatan reaktif, penuh simbol, tanpa pondasi diplomatik dan kebijakan yang kuat.

CELIOS mendesak agar Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet berdasarkan kompetensi dan ketegasan arah kebijakan. Koordinasi ekonomi memerlukan pemimpin yang memahami lanskap perdagangan global. Diplomasi luar negeri perlu dijalankan oleh profesional yang bisa memperkuat posisi Indonesia di tengah ketegangan geopolitik internasional.

"Ini bukan sekadar reshuffle, tapi penyelarasan ulang arah pemerintahan. Jika kabinet tetap diisi oleh figur-figur yang tidak mampu menjawab tantangan global, Indonesia akan semakin tertinggal dan kehilangan momentum," imbuh Bhima.

Masih Negosiasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku masih bernegosiasi dengan pihak pemerintah Amerika Serikat (AS) soal pengenaan tarif sebesar 32 persen.

Kekinian, Airlanggan melakukan pertemuan dengan Secretary of Commerce AS, Howard Lutnick dan United States Trade Representative, Jamieson Greer.

Menko Airlangga menyebut, setelah disurati oleh Presiden AS Donald Trump, pihaknya langsung menuju Washington DC untuk menemui dan melakukan pembahasan dengan Pemerintah AS. Menko Airlangga ditemui langsung oleh 2 pejabat AS yang memang mempunyai kewenangan dan tugas dalam pembahasan tarif resiprokal, yaitu Secretary Lutnick dan Ambassador Greer.

Delegasi Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima langsung oleh Pemerintah AS untuk membahas kelanjutan dari proses perundingan tarif.

Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas proses negosiasi yang selama ini berjalan konstruktif dengan pihak AS. Perundingan telah mencapai kemajuan dan kesepakatan-kesepakatan yang mencakup mengenai isu-isu tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerja sama komersial dan investasi.

Sesuai dengan Surat dari Presiden Trump dimaksud, Indonesia dan AS sepakat untuk mengintensifkan kembali perundingan tarif dalam tiga minggu ke depan (sampai menjelang tanggal pemberlakuan 1 Agustus 2025), untuk memastikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak.

"Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan AS terkait progress perundingan. Kita akan mengoptimalkan waktu dalam tiga minggu ke depan, untuk secara intensif merundingkan lebih lanjut dan menuntaskan perundingan tarif ini dengan prinsip yang saling menguntungkan," ujar Menko Airlangga