Nilai Tukar Rupiah Terjun Bebas, Trump Jadi Biang Kerok?

Suara.com - Nilai tukar rupiah kembali melemah pada perdagangan sore ini, ditutup turun 26 poin ke level Rp 16.323 per USD, setelah sempat terdepresiasi hingga 50 poin dari penutupan sebelumnya di Rp16.295.

Menurut pengamat mata uang Ibrahim Assuabi, tekanan terhadap rupiah berasal dari memburuknya sentimen eksternal, terutama meningkatnya ketidakpastian arah kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

"Pasar saat ini gelisah menyusul laporan Wall Street Journal yang menyebut Uni Eropa tengah menyiapkan tindakan balasan atas kebijakan tarif Trump. Hal ini membuat investor enggan mengambil risiko dan memilih aset safe haven," ujarnya dalam keterangannya, Senin (21/7/2025).

Pernyataan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada akhir pekan lalu yang menegaskan bahwa 1 Agustus merupakan tenggat waktu ketat pemberlakuan tarif antara 20 hingga 50 persen terhadap negara-negara ekonomi utama, turut menambah tekanan pada mata uang pasar berkembang, termasuk rupiah.

Terlebih lagi, Lutnick juga menekankan bahwa meskipun negosiasi tetap terbuka, AS akan tetap memulai penarikan tarif pada tanggal tersebut.

Di sisi lain, tensi geopolitik pun meningkat setelah Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap pembeli ekspor Rusia jika Moskow tidak menyetujui kesepakatan damai dalam 50 hari. Ketegangan global yang membesar ini menambah ketidakpastian yang membebani pasar keuangan dunia.

Kondisi politik di Asia juga tidak memberikan dukungan berarti. Hasil pemilu majelis tinggi Jepang yang digelar akhir pekan lalu menunjukkan bahwa Partai Demokrat Liberal (LDP) kehilangan mayoritas di parlemen, hanya meraih 47 dari 248 kursi. Hal ini memunculkan keraguan atas stabilitas pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang juga menghadapi tekanan terkait negosiasi dagang dengan AS.

Sementara dari dalam negeri, kondisi ekonomi masih dibayangi oleh lambatnya realisasi belanja pemerintah. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2025 diperkirakan tidak jauh berbeda dari kuartal sebelumnya yang tercatat 4,87 persen secara tahunan, meskipun periode tersebut mencakup musim libur sekolah.

Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 54 persen terhadap PDB, hanya tumbuh 4,89 persen YoY, sedangkan konsumsi pemerintah justru terkontraksi 1,38 persen.

"Pemerintah memang telah membuka blokir anggaran senilai Rp 134,9 triliun hingga akhir Juni, namun serapannya masih belum optimal. Dari total pagu belanja negara Rp 3.621,3 triliun, realisasinya baru mencapai Rp 1.406 triliun atau sekitar 38,8 persen," jelas Ibrahim.

Upaya stimulus seperti diskon transportasi, bantuan subsidi upah (BSU), hingga tambahan bantuan pangan dengan total nilai Rp 24,4 triliun, memang telah digelontorkan pada akhir kuartal II.

Namun dampaknya belum terasa maksimal terhadap perputaran ekonomi jangka pendek, terutama karena cakupannya terbatas pada segmen calon kelas menengah.