REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan BPI Danantara memiliki strategi dalam pemenuhan kesepakatan Tarif Trump membeli 50 pesawat Boeing.
Terutama terkait jenis dan model pesawat Boeing yang akan dibeli oleh BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA). Menurutnya, banyak negara yang kini menolak pembelian pesawat dari Boeing.
Rieke yang memerankan karakter Oneng di Bajaj Bajuri ini menginginkan Danantara jangan salah langkah dalam pembelian pesawat. Sebab, banyak pesawat Boeing yang kekinian dilarang untuk terbang.
"Jadi bagaimana ada negosiasi membeli 737 MAX itu kan di grounded ya dan kemudian 787 Dreamliner itu juga di grounded. Boeing yang mana yang harus dibeli, sementara orang lain menolak membeli Boeing," ujarnya dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Manajemen BPI Danantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Menurut Rieke, pemerintah memang tak ada pilihan dalam melakukan pembelian pesawat Boeing. Karena, adanya pemaksaan dari pemerintah Amerikat Serikat dalam perjanjian Trump tersebu.
"Tapi Amerika pasti memaksa, karena Boeing itu adalah salah satu simbol ekonomi Amerika, tapi kan nggak laku ini juga masalah simbol ekonominya," ucapnya.
Rieke juga mewanti-wanti, agar Danantara bisa memantau proses pembelian pesawat Boeing tersebut. Jangan sampai, kejadian pembelian pesawat yang menimbulkan korupsi di tubuh Garuda Indonesia kembali terjadi.
"Kita tahu kemarin dalam bisnis itu pembelian Boeing dan Bombardier oleh BUMN yang bernama Garuda itu menyebabkan masalah keuangan yang terjadi sampai sekarang," bebernya.
Sebelumnya, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) berencana membeli 50 pesawat Boeing. Hal ini merupakan mandat dari kesekapatan Tarif Trump, di mana RI diwajibkan membeli pesawat asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani, menjelaskan saat ini perseroan tengah melakukan perbincangan secara intesif soal pembelian pesawat tersebut.
"Pembelian pesawat tersebut merupakan salah satu langkah startegis jangka panjang dalam upaya penyehatan perseoan melalui transformasi bisnis dengan penguatan arma dan optimalisasi jaringan penerbangan dalam 5 tahun ke depan," ujarnya seperti dikutip dari keterbukaan informasi, Selasa (22/7/2025).
Terkait sumber dana, Menurut Wamildan, maskapai akan menggunakan sebagaian dana restrukturisasi yang telah disetujui oleh Menteri BUMN dan RUPSLB pada 30 Juni 2025.
"Selain itu, perseroan juga secara paralel tengah menjalin komunkasi dengan sejumlah pihak pemberi dana potensial," katanya.
Wamildan menyebut, penambahan armada baru itu bisa meningkatkan peforma bisnis dari rasionalisasi jaringan rute penerbangan, hingga meningkatkan pendapatan operasional.
"Kemudian bisa melakukan ekspansi armada yang sejalan dengan permintaan pasar dengan tetap menjaga efisiensi biaya operasional," bebernya.
TERPOPULER
