REGIONAL:
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Istana Negara, Selasa (12/8) semalam.
Pertemuan itu menjadi sorotan dan mengundang rasa penasaran publik, karena Presiden Prabowo mengumpulkan sejumlah pejabat tinggi negara dalam sebuah pertemuan tertutup.
Kehadiran tokoh-tokoh kunci dari sektor keamanan, politik, hingga pangan mengisyaratkan adanya pembahasan isu-isu krusial yang tengah menjadi prioritas utama pemerintahan.
Pertemuan strategis ini secara spesifik membahas dua agenda besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Pertama, percepatan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kedua, perumusan strategi baru untuk distribusi beras nasional.
Langkah ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mengawal ketahanan pangan dan stabilitas nasional.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengonfirmasi deretan nama besar yang dipanggil langsung oleh Presiden. Kehadiran mereka menunjukkan betapa multidimensionalnya isu yang dibahas, dari hulu hingga hilir.
"Hadir di antaranya Wakil Ketua DPR, Prof Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional [BGN], Prof Dadan Hindayana, dan Kepala Perum Bulog, Rizal Ramdhani," kata Teddy dalam keterangan resminya.
Meski detail rapat tidak dibuka untuk publik, Teddy menegaskan agenda yang dibicarakan memiliki bobot strategis yang tinggi.
“Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” sebut Teddy.
Akselerasi Program Makan Bergizi Gratis di Seluruh Negeri
Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi janji kampanye Prabowo.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang turut hadir dalam pertemuan, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menginginkan adanya percepatan signifikan dalam implementasi program ini di lapangan.
Menurut Dadan, program MBG telah menunjukkan progres yang masif.
Saat ini, program tersebut telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten/kota, dan 4.770 kecamatan.
Angka penerima manfaatnya pun terus melonjak.
“Untuk penerima manfaatnya saat ini sudah di atas 15 juta. InsyaAllah kami yakin akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan.
Untuk menyukseskan program raksasa ini, pemerintah menggandeng berbagai instansi dan organisasi masyarakat, mulai dari TNI, Polri, BIN, hingga organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta Kadin dan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI).
Investasi Mitra Rp28 Triliun Tanpa Dana APBN
Fakta paling mencengangkan dari paparan Dadan adalah skema pendanaan untuk pembangunan infrastruktur SPPG.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan fisik ribuan unit layanan gizi ini tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, pendanaan berasal dari investasi para mitra strategis.
"Bila dihitung nominal, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 miliar-Rp2 miliar."
Jadi, kata dia, "uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN, tetapi uang mitra."
Dadan menambahkan, serapan APBN sebesar Rp8,2 triliun untuk program MBG sejauh ini difokuskan pada intervensi gizi, seperti pengadaan bahan makanan bernutrisi, bukan untuk pembangunan fisik.
Program ini juga terbukti menggerakkan roda ekonomi lokal. Banyak pelaku usaha seperti restoran, kafe, hingga hotel yang mengubah fungsi dapurnya menjadi SPPG, melayani ribuan porsi makanan setiap hari dan menciptakan efisiensi baru dalam rantai pasok.
"Kalau satu restoran biasanya melayani mungkin sekitar 500 dikunjungi oleh para pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi dan tidak ada satupun yang parkir di restoran tersebut," tutur Dadan, mengilustrasikan dampak ekonomi dan efisiensi logistik dari program tersebut.
Strategi Baru Distribusi Beras Nasional
Selain MBG, rapat tersebut juga secara khusus membahas peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras.
Dadan Hindayana membenarkan bahwa strategi distribusi beras menjadi topik penting yang didiskusikan bersama Kepala Bulog.
“Ya, tadi bahasannya juga khusus Bulog ya. Ada strategi-strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan distribusi beras,” kata Dadan.
Namun, ia enggan merinci lebih jauh mengenai strategi baru tersebut, mengingat teknis distribusi beras bukan merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional.
“Tapi bukan wilayah saya untuk menjawab,” tandasnya.
TERPOPULER
