5 Kontroversi Bupati Pati Sadewo: Hartanya Naik Drastis, Tersandung Dugaan Korupsi

Kejadian ini membuat Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegur Sudewo. Bima mengingatkan kepala daerah, harus menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi para warga.

Bima juga mendesak Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk menegur dan memberi sanksi kepada Bupati Pati Sudewo yang menggelar acara tidak etis tersebut dan ditonton oleh masyarakat termasuk anak-anak kecil.

4. Kontroversi Kebijakan Saat Jabat Bupati

Selama menjadi Bupati Pati, Sadewo pernah mewacanakan kebijakan yang kontroversial. Di samping meniakkan pajak PBB-P2 sejumlah 250 persen yang kini resmi dibatalkan, Sadewo juga berwacana untuk menerapkan lima hari sekolah yang juga menjadi salah satu tuntutan demonstran hari ini.

Tiga tuntutan lain yang disuarakan demonstran adalah penolakan renovasi alun-alun Pati yang menelan anggaran hingga Rp2 miliar karena dianggap tidak terlalu mendesak, serta penolakan terhadap pembongkaran total Masjid Alun-Alun Pati yang merupakan warisan sejarah dan budaya lokal.

Terakhir, tuntutan terhadap proyek videotron senilai Rp1,39 miliar.  Warga mempertanyakan prioritas pemerintah yang mengalokasikan anggaran fantastis untuk videotron, sementara ada banyak kebutuhan lain yang belum terpenuhi.

5. Sempat Tersandung Korupsi

Saat duduk di kursi DPR periode 2009 – 2013, Sadewo diduga pernah menerima suap senilai Rp3 miliar. Saat itu dia menjadi saksi dalam kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Jaksa penuntut umum menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

Dalam kesaksiannya, Sudewo membantah menerima uang atas proyek pembangunan jalur KA antara Stasiun Solo Balapan-Kalioso yang dikerjakan oleh PT Istana Putra Agung.

Ia membantah dakwaan jaksa dalam perkara tersebut yang menyatakan telah menerima uang Rp720 juta yang diserahkan oleh pegawai PT Istana Putra Agung.

Belakangan, KPK dikabarkan kembali mendalami dugaan korupsi tersebut.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni