Suara.com - Validitas data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2025 sebesar 5,12% yang dirilis pemerintah kini menjadi sorotan tajam.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengemukakan kemungkinan dugaan rekayasa data.
Hal tersebut disampaikannya, setelah menemukan sejumlah inkonsistensi antara angka yang dipublikasikan dengan indikator fundamental ekonomi di lapangan.
Lantaran itu, ia menyerukan perlunya verifikasi oleh pihak independen untuk memastikan akurasi dan kredibilitas data yang menjadi acuan kebijakan negara. Perlunya Verifikasi Data oleh Pihak Independen
Ia menegaskan bahwa meski Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim telah mengikuti standar internasional, terdapat perbedaan signifikan yang memicu kecurigaan.
Pun ia juga mendorong adanya mekanisme pengecekan ulang untuk menjaga objektivitas.
"Indikator ternyata ada sedikit perbedaan dengan data yang disampaikan BPS pada kuartal kedua 2025. Sehingga melakukan adanya pihak di persiapkan pihak independen dan memiliki prinsip-prinsip metodologi statistik jadi kami meminta acuan untuk datanya jadi bisa melakukan checking," katanya dalam diskusi di kanal Youtube Rhenald Kasali bertajuk Prabowo & Warisan Utang Jokowi: Data BPS & Suara Ekonom, Senin (18/8/2025).
Menurutnya, data ekonomi yang disajikan BPS seharusnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai Principles of Statistics global.
Namun, beberapa komponen data pertumbuhan justru menunjukkan anomali.
Baca Juga: Data Pertumbuhan Ekonomi RI Mau Diaudit ke PBB, BPS Klaim Sudah Kerja Sesuai Fakta
"Kalau dilihat dari data komponen, pertumbuhan ekonomi 5,12 persen ada yang beberapa kita persepsikan janggal. Sebab pada kuartal kedua lebaran sudah lewat pertumbuhan konsumsi meningkat dan pertumbuhan ekonomi secara total bisa 5,12 persen," katanya.
Kejanggalan Sektor Investasi
Salah satu titik krusial yang disorot Bhima adalah data investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
Angka PMTB dilaporkan mengalami kenaikan tinggi, sebuah anomali di tengah laporan terganggunya produksi di sektor hilirisasi yang selama ini menjadi motor utama investasi.
"Nah selain itu dari sisi investasi, nah dari investasi ini antara yang dilaporkan BKPM memang betul kita mendorong investasi di sektor hilirisasi, memang betul ada 28 line smelter terkait hilirisasi sekarang terganggu produksinya tapi mengapa angka investasinya atau pembentukan modal tetap bruto mengalami kenaikan cukup tinggi," katanya.
Anomali Ekspor
Inkonsistensi lainnya ditemukan pada data ekspor yang melonjak tinggi, padahal tren harga komoditas andalan, termasuk nikel olahan, sedang dalam tren penurunan.
Bhima juga menyoroti potensi misklasifikasi dalam pencatatan impor barang modal yang bisa menggelembungkan angka investasi secara artifisial.
"Harga komoditas trendnya sedang kurang begitu bagus termasuk olahan nikel, tapi disisi ekspor terlihat lonjakan yang tinggi. Ketika pemerintah mengimpor mesin pembuat tank itu dicatat pembentukan modal tetap bruto. Tapi kalau dia sekali pakai atau barang jadi impor maka catatnya di impor jadi bukan di investasi," katanya.
