Infografis
Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mempersilahkan Center of Economic and Law Studies (Celios) untuk melakukan audit mengenai data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua.
Adapun, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen pada triwulan kedua.
Namun, data itu dianggap salah dikarenakan perhitungan yang tidak benar.
Wakil Kepala Badan PU Sonny Harry B Harmadi BPS mengatakan bahwa ada perbedaan proyeksi ekonomi sudah hal yang wajar. Namun, BPS menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) melalui data .
"Oh silahkan. Yang penting yang perlu dipahami perbedaan proyeksi ekonomi dari pengamat dengan publikasi BPS sering kali terjadi," katanya dalam Youtube Rhenald Kasali dalam tajuk Prabowo & Warisan Utang Jokowi: Data BPS & Suara Ekonom, dikutip Senin (18/8/2025).
Dia mencontohkan, kuartal kedua tahun 2021 di mana para ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi kita 5,5 persen.
Faktanya BPS merilis PDB itu 7,05 persen itu 2021. Jadi itu bahkan selisihnya jauh lebih besar dibandingkan sekarang yang selisinya 0,30 persen.
"Kami bekerja bukan berdasarkan persepsi. Kami bekerja seusai fakta. Beberapa teman saya yang ekonom, mereka menggunakan 7-12 indikator," kata dia.
"Kita 1058 indikator. Jadi dari situ terlihat kita bekerja sungguh-sungguh dan hati-hati," Hery menambahkan.
Baca Juga: Ngeri! Usai Bunuh Pegawai BPS Halmahera Timur Hanafi Sempat Googling 'Udah Mati Belum?'
Dia pun menjabarkan cara menghitung PDB yang dilakukan secara manual. Apalagi, ada tim khusus dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Jadi gini di BPS ada 7 unit eselon 1. Dari tujuh itu lima unit eselon 1 itu sifatnya teknis. Dan empat unit eselon 1 tugasnya mendukung satu unit yaitu namanya Deputi Neraca. Deputi Neraca yang membuat PDB. Jadi dia mencatat mendata seluruh produksi dari pertanian, industri pertambangan dan seterusnya," katanya.
Dia menekankan bahwa BPS tidak melalukan permainan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi. Sebab, IMF fan ADB juga memperhatikan perhitungan BPS dalam menentukan pertumbuhan ekonomi.
"Kita tidak boleh main-main sama sekali dengan data. Jadi bahkan kami itu memiliki jadwal rilis satu tahun sebelumnya dan itu masuk kalender IMF, ADB dan seterusnya mereka ngelihatin itu kapan dirilis. Lalu ada lembaga internasional yang melakukan penilaian ada kinerja kantor statsik nasional World ank juga IMF juga ikut," tandasnya.
