Suara.com - Bank Indonesia (BI) secara agresif memperkuat stimulus likuiditas ke sektor perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Hingga minggu pertama Agustus 2025, total insentif yang telah digelontorkan untuk mendorong penyaluran kredit telah mencapai Rp384 triliun, sebuah langkah strategis yang dirancang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah ini memastikan ketersediaan dana di perbankan, sehingga dapat mengakselerasi penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif dan prioritas.
Distribusi Insentif ke Seluruh Segmen Perbankan
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, merinci bahwa insentif likuiditas tersebut didistribusikan secara proporsional ke seluruh segmen perbankan, termasuk bank milik asing, untuk memastikan dampak kebijakan yang merata dan efektif.
"KLM yang disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp171,5 triliun, bank BUSN sebesar Rp169,2 triliun, BPD sebesar Rp37,2 triliun, dan KCBA sebesar Rp5,7 triliun," katanya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (20/8/2025).
Fokus pada Sektor Strategis dan Program Pemerintah
Penyaluran insentif KLM tidak dilakukan secara acak, melainkan diarahkan pada sektor-sektor yang dianggap memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian.
Sektor prioritas tersebut mencakup Pertanian, Real Estate, Perumahan Rakyat, Konstruksi, Perdagangan dan Manufaktur, Transportasi, Pergudangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM, Ultra Mikro, dan Hijau.
Perry menegaskan bahwa kebijakan ini akan terus diperkuat dan diselaraskan dengan agenda pembangunan pemerintah.
"Ke depan, kebijakan KLM akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan melalui optimalisasi insentif pada sektor yang berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja serta selaras dengan program-program Asta Cita Pemerintah," katanya.
Sinergi Moneter dan Fiskal
Selain melalui KLM, Bank Indonesia juga melakukan ekspansi likuiditas melalui instrumen lain, yaitu pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder.
Langkah ini mencerminkan sinergi erat antara otoritas moneter dengan kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah.
Tercatat selama tahun 2025 (hingga 19 Agustus 2025), total pembelian SBN oleh Bank Indonesia telah mencapai Rp186,06 triliun.
Angka ini terdiri dari pembelian di pasar sekunder sebesar Rp137,80 triliun dan melalui pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah, sebesar Rp48,26 triliun.
TERPOPULER
