Suara.com - Presiden Prabowo Subianto kembali membentuk sejumlah lembaga baru. Teranyar, pada Senin (25/8/2025) pemerintah meresmikan Badan Industri Mineral dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Dua lembaga itu menambah daftar lembaga baru yang sebelumnya telah dibentuk Prabowo. Selain itu Prabowo juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah.
Kondisi ini membuat publik bertanya-tanya dari mana sumber anggaran untuk lembaga anyar ini?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya buka suara dan mengonfirmasi bahwa urusan pembentukan dan penganggaran sedang dalam tahap pembahasan intensif.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, mengatakan bahwa proses pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk satu kementerian dan dua badan baru tersebut sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
"Itu nanti oleh Setneg lagi diurus karena kan bentuk SOTK-nya dulu. (Hitung-hitungan anggaran) masih on going," kata Luky di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Saat ditanya soal sumber anggaran, Luky tidak menampik kemungkinan bahwa dana akan berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). BA BUN adalah pos anggaran dalam APBN yang tidak dikelompokkan dalam bagian kementerian atau lembaga tertentu, seringkali digunakan untuk kebutuhan mendesak atau proyek khusus.
"Iya itu nanti teknisnya saja, (untuk detailnya) belum, kan tadi masih proses," imbuhnya, mengisyaratkan bahwa rincian anggaran masih menjadi rahasia dapur pemerintah.
Sebagai informasi, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sudah disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 26 Agustus 2025. Dengan adanya kementerian baru ini, pengelolaan ibadah haji tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, melainkan di bawah kementerian khusus.
Selain itu, dua badan baru juga telah dibentuk oleh Presiden Prabowo, yaitu Badan Industri Mineral, yang akan dipimpin oleh Brian Yuliarto dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura), yang dikepalai oleh Didit Herdiawan.
TERPOPULER
