Strategi Pemerintah Atasi Biang Kerok Kebakaran Hutan

Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan langkah komprehensif dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap menjadi momok tahunan. Hingga 2 September 2025, tercatat sudah ada 2.076 operasi penanganan karhutla di 23 provinsi.

Upaya ini dilakukan bersama Tim Pendampingan Pengendalian Karhutla Daerah, Tim Posko Pengendalian Karhutla, dan Tim Klarifikasi Pelanggaran Izin dalam forum Desk Penanganan Karhutla.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi besar Kementerian Kehutanan dalam menjaga 95,5 juta hektare hutan Indonesia.

"Sejak kuartal pertama 2025, ketika fase peringatan dan krisis karhutla belum terjadi, Kementerian Kehutanan berkoordinasi dengan tim pendampingan pengendalian karhutla daerah untuk manajemen pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kejadian. Tim Manggala Agni terus berjaga pada periode krisis karhutla ini," kata Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto, di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Dwi menjelaskan, penguatan Manggala Agni dibagi menjadi tiga fase. Pertama, jangka pendek (2025–2027) dengan optimalisasi patroli dan percepatan respons darurat. Kedua, jangka menengah (2028–2035) melalui revitalisasi peralatan, sistem pendukung keputusan, drone, dan satelit.

Terakhir, jangka panjang (2036–2045) dengan integrasi kecerdasan buatan serta pelembagaan permanen Manggala Agni.

Hingga Juli 2025, luas areal karhutla tercatat 95.056,06 hektare, turun 11.602 hektare dibanding periode yang sama tahun lalu. Meski begitu, tantangan di lapangan masih besar, terutama karena kebakaran di lahan gambut dengan api bawah tanah, akses sulit, keterbatasan sumber air, serta cuaca ekstrem.

Dengan dukungan 2.100 personel Manggala Agni di 34 daerah operasi serta 10.225 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) di 32 provinsi, pemerintah meningkatkan mobilisasi pada periode krisis karhutla (Juni–Oktober).

"Mayoritas disebabkan oleh aktivitas manusia, baik untuk pembukaan lahan maupun akibat kelalaian. Pola ini kami lihat konsisten tiap tahun, sehingga upaya pengendalian karhutla berfokus pada strategi pre-krisis dan krisis, tanpa meninggalkan upaya penanganan pasca karhutlanya melalui rehabilitasi lahan, pemetaan area lahan terbakar, dan penegakan hukum," kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Thomas Nifinluri.

Thomas menambahkan, pelibatan masyarakat menjadi kunci penting untuk mengurangi sebaran titik panas. Masyarakat diajak berpartisipasi dalam pembuatan sekat bakar, patroli pencegahan, pembukaan lahan tanpa bakar, hingga memanfaatkan kearifan lokal untuk mitigasi dini.

Data aplikasi Sipongi+ Kementerian Kehutanan mencatat, per 4 September 2025 terdapat 1.796 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dari satelit NASA-TERRA/AQUA. Sebaran terbanyak ada di Kalimantan Barat dengan 500 titik panas. Untuk mengantisipasi, pemerintah mengedepankan patroli terpadu, kolaborasi masyarakat di tingkat tapak, hingga penyemaian awan lewat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Kementerian Kehutanan menargetkan penurunan luas karhutla sebesar 2 persen per tahun dari baseline 1.649.258 hektare di 2019. Untuk mewujudkan hal ini, kolaborasi lintas sektor diperkuat melalui Tim Supervisi Pengendalian Karhutla yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 267 Tahun 2025.

Dengan strategi regulasi, teknologi, hingga pemberdayaan masyarakat, pemerintah optimistis langkah ini mampu menekan 'biang kerok' karhutla yang mayoritas dipicu aktivitas manusia.